Sabtu, 25 Juni 2022

Johanes Gluba Gebze: Papua Selatan Layak Sejahtera


Pemekaran papua selatan hampir pasti terealisasi, hal tersebut diungkapkan tokoh masyarakat Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze, dalam forukm komunikasi bupati se-Papua Selatan di Aula Kantor Bupati Merauke. (24/6)

“Hampir pasti Papua Selatan menjadi provinsi sendiri, tentu kabar ini adalah harapan yang sudah berpuluh-puluh tahun masyarakat di (Papua) selatan nantikan. Tentu kami sebagai tokoh akan mendukung penuh apa saja yang menjadi keperluan sampai benar-benar sah,” ungkap Gebze.

Johanes Gebze yang juga merupakan mantan Bupati Merauke dan inisiator Provinsi Papua Selatan tersebut mengungkapkan rasa terimakasinya bahwa negara telah mampu menjawab aspirasi dan keinginan rakyat Papua khususnya pada Papua bagian selatan.

“Terima kasih, ini adalah bukti bahwa negara mampu menjawab apa yang selama ini kita harapkan. Bukan waktu yang singkat untuk menunggu sampai 20 tahun lamanya, namun apa yang sudah menjadi bahasan sekarang ini tentu membuat saya pribadi sangat-sangat bersyukur,” ujarnya.

Menurut Gebze, pemekaran Papua Selatan dianggapnya sudah menjadi obat sekaligus jawaban bagi orang Papua untuk menjemput kesejahteraan. Dirinya menepis bahwa Papua adalah wilayah yang kerap terabaikan dan tidak pernah diperhatikan.

“Ini adalah obat, pemekaran ini seperti obat yang tidak akan pernah dijual di apotek. Karena seluruh rakyat di Papua Selatan sangat layak untuk sejahtera. Semoga kami menjadi mahkota di tanah kami sendiri, dan masyarakat sejahtera tanpa terkecuali, mulai dari yang berada di perkotaan sampai mereka yang tinggal di pelosok Papua Selatan,” tambahnya.

Gebze mengaku pemekaran adalah satu dari banyaknya keinginannya yang akhirnya terwujud. Dirinya menarik ingatan bahwa pemekaran adalah hasil perjuangan yang dilakukannya Bersama seluruh komponen dan rakyat Papua Selatan.

“Sejarah akan mencatat, bahkan saya bersukur sebelum saya wafat bisa menyaksikan pemekaran Papua Selatan. Semoga amanah yang diberikan Negara yang besar ini, akan kami kelola demi kemaslahatan masyarakat Indonesia di Papua selatan,” pungkasnya.

Jumat, 24 Juni 2022

Lewat DOB Gubernur Papua Upayakan Kesetaraan Pembangunan di Wilayah Pesisir dan Pegunungan


Mewakili Gubernur Papua dalam pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi II DPR RI, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Ridwan Rumasukun menekankan bahwa pihaknya mendukung rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOP) di Papua. (24/6)

“Saya mewakili Gubernur menyampaikan pesan kalau seluruh perangkat daerah akan mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait DOB,” ungkap Ridwan.

Dirinya menambahkan bahwa pembentukan DOB atau pemekaran Papua dinilai dapat menjadi solusi dalam mempersempit kesenjangan dan mempercepat pembangunan. Sebab menurutnya kesenjangan yang terjadi di Papua tidak hanya terlihat jauh jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, melainkan juga antar daerahnya.

“Jadi masalah utama ini yang mau kita selesaikan, dengan DOB harapannya pembangunan bisa lebih cepat. Karena kesenjangan yang terjadi ini sudah sangat terasa, bukan hanya Papua dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, kesenjangan antar kabupatennya saja sudah jauh perbandingannya,” tambahnya.

Ridwan menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, aspek pembangunan di Papua bagian pesisir jauh lebih berkembang dibandingkan wilayah Papua yang berada di kawasan pegunungan.

“Fakta yang terjadi memang seperti itu, pembangunan di wilayah pesisir jauh lebih cepat dibandingkan wilayah pegunungan. Padahal kita sebagai pemerintah daerah menginginkan kesetaraan itu terjadi, semua demi kesejahteraan orang Papua,” ujarnya.

Sementara Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Syarif menanggapi dinamika terkait rencana pembentukan DOB menyebutkan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan setiap aspirasi dari seluruh pihak.

“prinsipnya kami pemerintah bersama DPR, DPD, akan berusaha dengan responsive terhadap setiap aspirasi yang masuk. Baik itu dari Gubernur, Pemda, DPR, MRP, dan seluruh masyarakat Papua,” ungkapnya. 

Tokoh Papua Singgung Aksi Kelompok Separatis Benturkan Isu Sosial


Sejumlah kelompok terafiliasi gerakan separatisme di Papua kembali memainakn isu sara dengan mempermasalahkan pernyataan yang dianggap sebagai rasisme. Menurut salah seorang tokoh senior Papua, Franz Korwa, dalam keterangannya menyebutkan bahwa upaya kelompok tersebut juga merupakan bagian yang harus dihindari karena mengandung maksud provokasi.

“Bukan permasalahan rasis, memang aksi rasisme juga tidak bsia dibenarkan. Namun yang harus disadari adalah pernyataan yang muncul dari kelompok-kelompok anti pemerintah itu juga bagiand ari provokasi. Sehingga kita sebagai masyarakat juga tidak boleh begitu saja terpengaruh,” ungkapnya. (24/6)

Korwa menjelaskan bahwa tujuan kehidupan bermasyarakat adalah untuk membangun peradaban lewat kebersamaan. Sehingga setiap bentuk aksi yang menyulut perpecahan tidak perlu mendapat perhatian lebih.

“Tujuan kita hidup itu untuk bersosial, nilai kebersamaan itu yang perlu. Tidak perlu kita menanggapi pernyataan-pernyataan yang sifatnya memecah belah,” tambahnya.

korwa dalam keterangannya menyebutkan bahwa kelompok yang terafiliasi dengan gerakan separatisme akan berupaya memanfaatkan setiap isu yang dimaksudkan untuk mengangkat eksistensi gerakan separatis.

“Mungkin daun jatuh kalau itu bisa mengangkat isu dan eksistensi gerakan separatis juga pasti dimanfaatkan, intinya semua yang memungkinkan akan selalu dimanfaatkan. Memang ini tidak adil, kalau mau dilihat perkembangan yang terjadi di Papua itu harusnya lebih bisa kita syukuri.

Korwa juga mengatakan bahwa permasalahan kecil tidak harus dibesar-besarkan, apalagi sampai harus menyulut konflik. Persoalan hingga kerusuhan yang akhirnya melumpuhkan Papua pada tahun 2019 harus bisa dijadikan pelajaran berharga.

“Kita harusnya mulai belajar lagi dengan kejadian tahun 2019, siapa yang mau konflik semacam itu kembali terulang. Masalah kecil yang seharusnya tidak memberi dampak destruktif jangan pernah dibesar-besarkan. Jangan lagi kita terpengaruh,” tutup Korwa.

Rabu, 22 Juni 2022

Mengapa Papua Harus Dimekarkan?


Kepentingan masyarakat umum di Papua dianggap masih belum sepenuhnya tercukupi, hal tersebut yang mendorong Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Sebagai orang Papua, sudah pasti kami mendukung pemekaran segera dilakukan. Kalau kita melihat persoalan maka pemekaran menjadi jawaban atas apa yang lama dialami orang Papua. Pemekaran menjanjikan Papua menjadi lebih maju,” ujar Ayub. (23/6)

Sejak dimekarkan terakhir kalinya pada tahun 2003, Papua dan Papua Barat menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama Papua Barat sebagai anak provinsi dinilai berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini telah memberikan ketersediaan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakatnya.

“Masa 2003 Papua Barat menjadi provinsi baru, sekarang bisa kita lihat bagaimana perkembangan yang terjadi, orang-orang di Manokwari, Sorong, Fak-fak tidak lagi bergantung dengan yang di Jayapura. Lewat pemekaran maka pembangunan akan dilakukan, karena itu sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan,” tambahnya.

Ayub Faidiban menegaskan bahwa tidak perlu ada gejolak dan perdebatan dalam masyarakat untuk menolak pembentukan provinsi baru. Menurutnya tujuan dari pemekaran adalah demi kepentingan Bersama, dan demi kemajuan serta kesejahteraan Papua.

“Tidak baik juga secara sepihak menolak pemekaran, padahal pemekaran akan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Jangan kepentingan malah merusak kesejahteraan dan kemajuan yang sudah dinantikan. Marilah kita bersatu, mendukung apa yang menjadi program pemerintah,” tegasnya.

Sementara Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan maksud pemerintah merancang Papua dalam beberapa provinsi baru. Disampaikan Tito bahwa fokus terpenting adalah untuk memperpendek rentang kendali yang menjadi hambatan bagi perkembangan suatu daerah.

"Pemekaran ini akan dapat mempercepat pembangunan. Kenapa? Satu, birokrasi pendek. Orang dari Asmat harus ngurus SMA, guru ngurus, harus ke Jayapura, biayanya berapa? Dari Boven Digoel harus ke Jayapura, jauh. Dari Paniai, Intan Jaya, harus ke Jayapura semua," ujar Tito.

Tito menjelaskan, dengan adanya penataan ulang birokrasi di Papua, maka pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat. Kemudian, reforma birokrasi dilakukan agar pelayanan publik menjadi lebih baik ke depannya.

"Ditambah kita tahu geografi Papua ini luas sekali ya, 3 kali Pulau Jawa. Dan medannya berat, hutan gunung. Ketersebaran masyarakat tinggi sekali. Karena itu, percepatan pembangunan ini salah satunya kuncinya adalah melakukan pemekaran," tuturnya.

Papua Selatan Semakin Siap Sambut DOB, “Pemekaran adalah Aspirasi Rakyat Sendiri”


Awal kesejahteraan bagi masyarakat Papua dianggap akan sangat bergantung pada pelaksanaan pembangunan dan pemerataan. Menurut Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, menganggap bahwa pembangunan yang minim telah menjadi penghambat bagi orang Papua untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

“Orang Papua itu punya potensi yang besar, belum lagi kalau kita pikirkan kalau tanah Papua sangat kaya. Seharusnya dua faktor itu sudah mampu membuat Papua menjadi daerah maju, tapi ternyata potensi yang dimiliki orang Papua tidak tersalurkan, semua terhambat karena minimnya pemerataan pembangunan,” ungkap Omaleng. (22/6)

Oleh sebab itu, Eltinus Omaleng sangat mendorong rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dimaksudkan untuk memperkecil rentang kendali pemerintah daerah. Menurutnya dengan luas wilayah yang besar, Papua tidak cukup hanya dikelola oleh satu provinsi.

“Besarnya Papua ini tidak bisa ditanggulangi dengan satu provinsi saja, pekerjaannya demi peningkatakan kesejahteraan akan semakin mudah jika memang dibagi (beberapa provinsi). Maka sudah benar rencana tentang pemekaran,” tambahnya.

Sementara Papua Selatan yang digadang-gadang sebagai daerah yang sangat siap menerima pemekaran sudah semakin “bersolek”. Empat Bupati Papua Selatan secara resmi telah mendeklarasikan dukungan atas pembentukan Provinsi Papua Selatan yang akan beribukota di Merauke.

“Sudah resmi, kami bupati di 4 kabupaten sudah membentuk tim pemekaran Provinsi Papua Selatan. Harapannya untuk mempermudah koordinasi dan mendukung secara penuh rencana pemekaran. Karena kami di Papua Selatan itu sudah sangat menunggu momen ini,” ungkap Wakil Bupati Asmat, Thomas Safanpo sebagai Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Disinggung terkait dinamika yang terjadi atas rencana pemekaran, Thomas Safanpo menyebutkan bahwa di wilayah Papua bagian selatan tidak pernah terjadi gejolak terkait pemekaran. Dirinya menegaskan bahwa seluruh rakyat di Papua Selatan sangat mendukung kebijakan tersebut.

“Memang karena ini semua adalah kemauan dari rakyat, aspirasi dan kemauan mereka sendiri, jadi hampir dipastikan tidak pernah ada aksi yang masif apalagi sampai menjadi konflik. Tentu kami syukuri, artinya rakyat disini sudah memahami potensi dan kemanfaatan setelah dilakukannya pemekaran nanti,” ujarnya.

Selasa, 21 Juni 2022

Simpatisan KNPB/PRP Mulai Panik karena Tokoh dan Pejabat Sepakati DOB Disahkan


Tokoh adat asal Kabupaten Jayapura menganggap simpatisan gerakan penolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) mulai merasa tersingkirkan dan panik, hal tersebut diketahuinya setelah Gubernur Papua Lukas Enembe memberi lampu hijau kepada pemerintah pusat soal akan disahkannya kebijakan pro-rakyat tersebut. (21/6)

Yanto Eluay dalam keterangannya menyebutkan bahwa kelompok KNPB dan PRP yang kerap melakukan demo untuk menolak DOB sebelumnya sudah mulai menbar ancaman. Diketahui ujaran kebencian terhadap Lukas Enembe mulai menyeruak setelah keputusannya mendukung DOB di Papua.

“Setelah gubernur memutuskan untuk mendukung DOB, ada simpatisan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab mulai memperlihatkan eksistensinya. Mereka mulai menebar ancaman dan sudah melakukan ujaran kebencian kepada pihak yang mendukung DOB,” ungkap Yanto Eluay.

Yanto Eluay yang mengapresiasi langkah Lukas Enembe untuk memberi restu terhadap pemekaran juga mengungkapkan bahwa kelompok KNPB dan PRP perlu mendapat perhatian lebih, dirinya mengatakan bibit ancaman yang merusak situasi kamtibmas tidak boleh diberikan ruang.

“Tindakan yang dilakukan KNPB dan PRP itu tidak baik, sehingga jangan sampai kita dan seluruh orang di Papua ini menanggung akibatnya. Padahal tujuan diberlakukannya DOB adalah untuk menunjang kesejahteraan Papua, jangan sampai tujuan yang baik malah dirusak,” tambahnya.

Yanto Eluay juga mengkritik aksi KNPB dan PRP yang dianggapnya bertolak belakang dengan sejumlah tuntutannya sendiri terutama tentang pemenuhan hak bagi setiap orang. Yanto menegaskan bahwa aksi menolak pemekaran adalah sikap tidak mau menghormati keputusan bersama dan cenderung sangat memaksakan kehendak.

“Kalau kita telusuri lagi Papua memang butuh pemekaran, makanya semua tokoh dan pejabat pemerintahan di daerah-daerah yang merasa memiliki tanggung jawab untuk membangun Papua pasti mendukung pemekaran. Tapi mengapa ada pihak-pihak yang menolak? Pemekaran sudah menjadi keputusan terbaik yang harusnya dihormati,” ujarnya.

Yanto menganalisis bahwa setiap kelompok yang kontra akan pemekaran memiliki tujuan menyimpang dari cita-cita bangsa. Dirinya menduga bahwa kelompok KNPB dan PRP sedang membawa “pesanan” kaum elit yang memiliki kepentingan atas Papua.

“Tidak mungkin aksinya muncul begitu saja, pasti ada otaknya dibelakang semua ini. Para kelompok elit yang punya kepentingan di atas tanah Papua bahkan dengan mudahnya mengkorbankan kehidupan orang Papua sudah menitipkan pesan-pesan kepada dua organisasi itu, sebenarnya KNPB dan PRP itu juga korban tapi mereka sudah dibutakan keadaan,”

Minggu, 19 Juni 2022

Teror Kelompok Separatis Selalu Berlindung Dibalik Warga Sipil


Peristiwa penyerangan terhadap anggota Kepolisian yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kota Wamena ditanggapi serius oleh tokoh masyarakat Kabupaten Jayawijaya Alberto Kogoya. Disebutkan bahwa aksi keji tersebut sudah masuk dalam ranah pidana juga sebagai bentuk perlawanan terhadap negara. (20/6)

“Bisa dikatakan kalau peristiwa kemarin adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap negara, tindakannya sudah pastti melanggar pidana, harus ditindak tegas,” ungkap Alberto.

Menurut Alberto aksi yang dilakukan oleh pelaku yang diduga terafiliasi dengan gerakan separatis telah merugikan masyarakat di Distrik Napua. Alberto meyakini jika pelaku bukan merupakan warga asli Napua.

“Secara tidak langsung kami masyarakat asli Napua sudah disudutkan dengan peristiwa kemarin, nama baik masyarakat Napua sudah dikotori oleh tindakan pelaku, saya juga tidak yakin kalau pelaku memang orang asli Napua,” ujarnya.

Alberto mengungkapkan jika perlawanan terhadap TNI/Polri nyata dilakukan oleh kelompok separatis, maka jangan libatkan masyarakat sipil. Sebab menurutnya aksi terror yang kerap dilakukan kelompok separatis selalu berlindung dibalik warga sipil.

“kalau memeng mereka itu minta perang, maka hadapi saja TNI/Polri sebagai penjaga negara ini. Jangan sekali-sekali berlindung dibalik warga sipil. Itu artinya kelompok separatis pengecut,” ungkap Alberto.

Dalam kesempatannya Alberto menegaskan bahwa pihaknya bersama aliansi pemuda Jayawijaya menolak segala bentuk aksi yang dapat mengundang konflik.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap situasi di Papua, jangan ada pihak yang merusak ketenteraman, jangan mengundang konflik. Kami orang Papua mau hidup damai, kami mau tenang,” kata Alberto.