Kamis, 21 Juli 2022

Tokoh Adat Kecam Aksi Kelompok Separatis “Habisi” Warga Sipil


Tokoh Adat Papua, Yanto Eluay, dalam sebuah keterangan mengecam pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok separatis di Kabupaten Nduga, Sabtu (16/7). Menurutnya tindakan tersebut sudah diluar batas nilai kemanusiaan dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

“Terkait kejadian di Nduga yang mengakibatkan 10 orang saudara kami meregang nyawa, kami sangat mengecam tindakan seperti itu. Apapun alasannya tidak pernah bisa dibenarkan melakukan pembunuhan kepada sesama manusia,” ungkap Yaanto Eluay.

Yanto Eluay turut mengungkapkan perasaan dukanya terhadap seluruh korban dalam peristiwa tersebut, sebab pihaknya menyadari bahwa pelaku merupakan bagian dari anak Papua. Dirinya menganggap aksi tersebut juga termasuk sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

“Selaku tokoh adat saya mengungkapkan duka cita yang mendalam kepada para korban, sebab pelaku juga merupakan bagian dari anak Papua. Apa yang terjadi di Nduga juga termasuk aksi pelanggaran HAM,” tambahnya.

Anak dari tokoh pergerakan revolusi Papua tersebut juga meminta kepada aparat keamanan TNI Polri untuk dapat menindak tegas pelaku pembunuhan. Hal tersebut dikatakannya sebagai upaya penegakan hukum dan demi melindungi seluruh warga negara Indonesia.

“Supaya tidak terlulang TNI Polri segera menindak tegas para pelaku pembunuhan, sebagai bentuk penegakan hukum, dengan langkah-langkah yang dilakukan itu akan memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia,” kata Yanto Eluay.

Rentetan aksi teror yang mengakibatkan korban bagi warga sipil diketahui tidak hanya terjadi di Kabupaten Nduga, sebab pada hari Selasa (19/7) lalu peristiwa serupa juga terjadi. Kelompok separatis pimpinan Bocor Sabolim diketahui telah membunuh seorang warga yang sedang mendulang emas di Distrik Koroway, Yahukimo.

Rabu, 20 Juli 2022

Lagi! Kelompok Separatis Bunuh Warga Sipil di Yahukimo


Kelompok separatis kembali melakukan teror dan pembunuhan di kabupaten Yahukimo, Selasa (19/7) malam. Seorang korban yang merupakan warga sipil dihabisi oleh belasan anggota kelompok separatis pimpinan Bocor Sabolim dengan dalih dituduh sebagai mata-mata.

Peristiwa biadab tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara kelompok separatis Sebby Sambom, menurut Sambom pihaknya telah membunuh korban pulul 19.00 malam dan lantas meninggalkan jasadnya di lokasi kejadian.

“TPNPB dibawah pimpinan Bocor Sobolim berhasil bunuh seorang anggota intelijen Indonesia yang menyamar sebagai pendulang emas di Korowai,” ungkap Sebby Sambom.

Dalam waktu berdekatan diketahui bahwa kelompok separatis telah melakukan aksi kejahatan kemanusiaan, sebab sebelumnya kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Nduga, 12 orang diketahui menjadi korban dan 10 diantaranya telah dinyatakan tewas.

Menurut salah seorang tokoh pemuda asal Papua, Ali Kabiay, aksi yang dilakukan oleh kelompok separatis sebelumnya sudah sangat keterlaluan dan tidak bisa ditoleransi. Dirinya menyinggung soal perjuangan pembebasan Papua yang tidak sesuai “porsinya”.

“Artinya dalam waktu berdekatan sudah ada 2 kejadian yang sangat luar biasa, belum habis penyerangan terhadap 12 orang di Nduga, saat ini kita semua dengar kabar dari Yahukimo. Aksi yang dilakukan kelompok separatis sudah sangat keterlaluan,” ujar Kabiay.

“Apa yang orang-orang tua kita inginkan soal Papua merdeka dahulu tidak bisa kita sikapi dengan pemikiran yang sempit, apalagi sampai melahirkan gerakan-gerakan teror. Merdeka itu artinya bebas, sekarang ini kita sudah diberikan kebebasan bahkan juga dilindungi oleh negara,” tambahnya.

Terkait maraknya aksi teror yang terus dilakukan oleh kelompok separatis, Ali Kabiay meminta kepada aparat keamanan untuk segera melakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan penindakan terhadap pelaku dan juga sebagai upaya pemulihan situasi keamanan.

“Aparat keamanan TNI-Polri bisa mengambil langkah yang lebih strategis, selain karena aksi yang dilakukan kelompok separatis sudah melanggar hukum undang-undang, pemulihan situasi keamanan juga perlu dilakukan,” ungkap Kabiay.

Selasa, 19 Juli 2022

Pasca Pembantaian di Nduga, Komnas HAM Papua Ungkap Fakta Transaksi Senjata Ilegal


Penyerangan yang dilakukan kelompok separatis di Kabupaten Nduga hingga menelan 10 orang korban tewas menjadi sorotan tajam publik. Mengingat peristiwa niradab tersebut dilakukan dengan cara yang sangat brutal terlebih menyasar korban yang merupakan warga sipil.

Menurut Fritz Ramandey sebagai tokoh HAM di Papua, dirinya mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dimaafkan dan hanya akan memperpanjang rentetan aksi pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Papua.

“Kita sangat terpukul setelah mendengar ada 12 korban, bahkan 10 diantaranya sampai harus meninggal dunia. Pembantaian adalah perilaku yang biadab dan tidak bisa dibenarkan. Kedamaian di Tanah Papua yang seharusnya bisa sama-sama kita jaga justru kembali dikotori dengan peristiwa kemarin,” kata Fritz Ramandey. (19/7)

Fritz Ramandey juga mengungkapkan fakta terkait terus maraknya aksi terorisme di Papua, menurutnya penyalah gunaan dana desa kerap menjadi persoalan sebab tidak jarang uang negara tersebut digunakan untuk membeli senjata dan amunisi ilegal.

“Berdasarkan kasus yang pernah kita dalami, pengawasan terhadap dana desa memang sudah menjadi persoalan tersendiri. Banyak yang tidak tepat sasaran, termasuk untuk membeli senjata api dan amunisi ilegal,” ujarnya.

Fritz menjelaskan bahwa sejak bergulirnya program dana desa, intensitas pembelian senjata dan amunisi ilegal di Papua mengalami peningkatan. Dirinya turut menyebut terdapat 3 kabupaten di Papua yang ramai digunakan sebagai jalur transaksinya.

“Laporan yang kami terima memang seperti itu, sejak dana desa ada justru pembelian senjata dan amunisi ilegal malah meningkat. Bahkan ada campur tangan mantan DPR, pengusaha, dan lain-lain. Wilayah yang paling sering digunakan untuk bertransaksi ada diseputaran Nabire, Paniai, Intan Jaya,” sebut Fritz.

Ia juga menyampaikan laporan yang pernah diterimanya dari beberapa kepala kampung, bahwa tidak sedikit para kepala kampung yang terpaksa memberikan sejumlah uang dari dana desa kepada kelompok separatis dengan cara sampai mendapat ancaman atau bahkan secara suka rela.

“Beberapa Kepala Kampung memang sudah pernah melaporkan kasus ini, ada yang sampai mendapat ancaman pembunuhan dari kelompok separatis agar diberikan jatah (dana desa). Namun yang menjadi catatan adalah pemberian yang sengaja dilakukan karena Kepala Kampung turut terindikasi sebagai jaringannya,” tambah Fritz.

Senin, 18 Juli 2022

ULMWP Kecam Aksi Kekerasan TPNPB-OPM di Nduga


Aksi penyerangan terhadap 12 orang warga sipil di Kabupaten Nduga diketahui telah memantik kemarahan pihak ULMWP sebagai wadah pergerakan pembebasan Papua. (18/7)

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Buchtar Tabuni yang merupakan Ketua Dewan Papua Barat dalam Pemerintahan Sementara ULMWP. Menurutnya aksi yang dilakukan TPNPB-OPM telah merusak pergerakan diplomasi internasional.

"Kami menyesalkan apa yang telah terjadi di Nduga, disaat kami sedang mengupayakan diplomasi di luar negeri, justru ada peristiwa kemanusiaan di dalam negeri," ujar Buchtar.

Buchtar Tabuni menambahkan bahwa hal tersebut telah mencoreng nama ULMWP dan Pemerintahan Sementara. Sebab dirinya menyebut ada beberapa pihak yang menanyakan fakta terkait peristiwa tersebut.

"Ada beberapa pihak yang menanyakan kejadian kemarin, ini sudah mencoreng nama baik ULMWP. Kami meminta pertolongan internasional karena ada isu kemanusiaan disini, tapi kejadian kemarin justru dilakukan pihak kita sendiri," tambahnya.

Buchtar turut menyoroti salah satu korban yang diketahui merupakan tokoh gereja. Buchtar mempercayai bahwa pendeta tidak pernah punya kepentingan diatas pelayanannya.

"Persoalan paling mencurigakan karena ada tokoh gereja juga yang menjadi korban. Pendeta bukan gelar yang sembarang bisa kita dapat, kehidupan seorang pendeta tidak pernah ada kepentingan," sambung Buchtar.

Sebagai perwakilan Pemerintahan Sementara ULMWP, Buchtar Tabuni mengungkapkan rasa duka cita terhadap korban. Dirinya menegaskan bahwa perjuangan pembebasan Papua dapat diwujudkan meskipun tanpa aksi ancaman dan kekerasan.

Sabtu, 16 Juli 2022

Tokoh HAM Papua: Penyerangan di Nduga Bentuk Aksi Terorisme


Kelompok separatis kembali melakukan aksi biadab dengan melukai 12 orang warga sipil di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga. Diketahui atas serangan tersebut 10 orang korban telah dinyatakan tewas, termasuk seorang tokoh gereja bernama Eliaser Sarbaye. (16/7)

Menurut Fritz Ramandey yang merupakan tokoh HAM di Papua, aksi yang dilakukan oleh kelompok separatis tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan. Sekalipun dianggap sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah terkait pencanangan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan keberlangsungan otonomi khusus (otsus) di Papua. (17/7)

“Tidak bisa dibenarkan, apa yang dilakukan kelompok separatis adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang jelas-jelas telah merampas hak hidup manusia. Tidak ada alasan pembenaran untuk peristiwa biadab seperti ini,” ujar Fritz

Fritz menegaskan bahwa penyerangan yang diduga dilakukan oleh gerombolan Egianus Kogoya tersebut dinilainya sebagai bentuk aksi terorisme. Dirinya menyebutkan bahwa korban merupakan warga sipil yang tidak memiliki keterkaitan dengan situasi secara umum yang terjadi di Papua.

“Korban adalah warga biasa yang tidak punya kepentingan terkait situasi di Papua, sudah tepat kalau penyerangan di Nduga disebut sebagai aksi terorisme. Bahkan seorang tokoh gereja juga menjadi korban kebiadaban, seharusnya seorang pendeta dihargai kedudukannya,” tambahnya.

Fritz menyebutkan bahwa aparat keamanan TNI-Polri harsu sesegera mungkin berada di Kabupaten Nduga untuk melaksakan pengejaran sebagai bentuk upaya penegakan hukum. Hal tersebut disebutkan dengan tujuan untuk mencegah aksi serupa terulang kembali dan demi mengembalikan situasi keamanan di Nduga.

“Sikap yang tegas harus diambil. Saya mendukung TNI-Polri untuk dapat diperbantukan ke Nduga dalam waktu dekat, sesegera mungkin untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku teror. Semua demi kembalinya situasi keamanan di Nduga yang kondusif,” ujarnya.

Diketahui pada 16 Juli 2022 kelompok separatis telah melakukan penyerangan terhadap warga di Kabupaten Nduga, disebutkan bahwa identitas 10 korban tewas diantaranya adalah Yulius Watu, Hubertus Goti, Daeng Marannu, Taufan Amir, Johan, Alexander Faumawan, Yuda Nurusinga, Mahmud, Sirajudin dan Eliaser Sarbaye.

Klarifikasi Jefri Wenda dan PRP Dianggap Simbol Kekalahan


Menanggapi kabar terkait pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, salah seorang petinggi organisasi ULMWP mengungkapkan pendapatnya bahwa ada ketidak sinambungan jika hal tersebut dikaitkan dengan aksi perjuangan. (16/7)

Menurut Bazoka Logo upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi di dalam negeri akan menjadi percuma. Kabar terkait aksi penolakan DOB bahkan sampai harus menyeret nama Jefri Wenda sebagai juru bicara organisasi Petisi Rakyat Papua (PRP) ke kantor kepolisian.

“Ketia ULMWP sudah mulai mengembangkan sayap diplomasinya bahkan sampai ke luar negeri, organisasi PRP justru sekarang sedang sibuk melakukan klarifikasi atas aksi yang mereka sendiri lakukan,” ujar Bazoka Logo.

Bazoka Logo mengatakan bahwa seharusnya aksi yang dianggap sebagai jalan perjuangan sepenuhnya harus bernilai kebenaran. Sehingga upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Jefri Wenda dianggapnya sebagai simbol bahwa aksi PRP sudah kalah.

“Belum sampai otsus dan DOB dicabut tapi jubirnya sudah sibuk klrifikasi, apa yang dianggap benar kenapa harus sampai diklarifikasi. Saya merasa kalau PRP sudah kalah sebelum bertanding,” tambahnya.

Terkait ketidak jelasan aksi penolakan pemekaran tersebut, menurut Bazoka Logo perjuangan bagi rakyat Papua yang paling tepat dan akan memberi pengaruh adalah lewat jalur diplomasi di luar negeri.

“Alasan kuat mengapa diplomasi di luar negeri itu jauh lebih efektif adalah karena kami tidak ikut arus permainan. Kami yang menentukan sendiri mau dibawa kemana Papua ini. Kami juga tidak perlu melakukan klarifikasi apalagi sampai harus berurusan dengan kepolisian,” ujarnya.

Kamis, 14 Juli 2022

PRP Dibantah Soal Pemekaran Tidak Libatkan Orang Papua


Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang telah disahkan oleh pemerintah sejak 30 Juni 2022 lalu disebut-sebut hadir karena munculnya aspirasi dan permintaan dari masyarakat di Papua.

Hal tersebut disampaikan salah seorang tokoh Papua, Agustinus R yang menyanggah pernyataan kelompok Petisi Rakyat Papua (PRP) terkait pemekaran yang dianggap tidak melibatkan orang Papua. (15/7)

"Tidak mungkin pemekaran dilakukan tanpa ada permintaan. Pemekaran adalah aspirasi yang dikabulkan. Jadi kalau ada pernyataan pemekaran yang tidak melibatkan orang Papua itu bohong," ujar Agustinus.

Agustinus menegaskan bahwa jika pemerintah tidak melibatkan kelompok-kelompok yang berupaya melawan kedaulatan negara adalah hal yang tepat. Sebab keterlibatan kelompok anti-pemerintah dinilai hanya akan menghambat proses pembangunan di Papua. Dirinya juga mengatakan bahwa kedua golongan tersebut tidak bisa disamakan.

"Kalau yang tidak dilibatkan itu kelompok yang bertentangan dengan negara mungkin itu benar, karena hanya akan menghambat. Jadi orang Papua secara umum tidak bisa disandingkan dengan kelompok anti-pemerintah, ini adalah dua golongan yang berbeda," ujarnya.

Sebagai tokoh senior, Agustinus yang mengaku sebagai saksi atas pertumbuhan Papua mengungkapkan rasa syukurnya atas situasi yang saat ini terjadi. Meski dikatakan belum optimal namun pembangunan telah dirasa semakin mempermudah kehidupan orang Papua.

"40 tahun lalu tentu berbeda dengan 20 tahun lalu, dan saat ini pun berbeda lagi keadaannya. Selama masa pertumbuhan Papua, ada hal yang perlu disyukuri saat ini. Pembangunan sudah semakin mempermudah kehidupan orang Papua," ungkap Agustinus.

Sehingga menurut Agustinus, pemekaran atau DOB harus mendapat apresiasi dan dukungan dari seluruh pihak karena tujuannya untuk menunjang kesejahteraan bagi rakyat di Papua.