Jumat, 26 Februari 2021

Dugaan Intervensi Kelompok Separatis di Papua Melalui Internal Partai Politik



Video viral tentang pernyataan sikap yang mengatasnamakan Partai Demokrat terkait situasi politik di Papua atas inisiatif dan dibuat secara sepihak. Hal ini disampaikan oleh satu anggota Partai Demokrat yang juga ikut dalam kegiatan tersebut.

“video itu diambil dari acara rapat koordinasi internal partai, awalnya saya tidak tau kalau ada agenda seperti itu. Karena saya dan beberapa orang sudah ada didalam ya kami ikuti saja,” ungkapnya saat dihubungi untuk tidak mengekspos namanya. (27/2)

Diketahui sebelumnya bahwa pernyataan tersebut mendesak setidaknya tiga poin permasalahan terkait penolakan aparat non-organik, penolakan pemekaran provinsi, dan penolakan otonomi khusus Papua.

Dikatakan juga aksi spontan tersebut dirasa cukup ceroboh. Pernyataan tersebut akan mengganggu stabilitas internal partai nantinya, dimana akan terjadi perpecahan, apalagi pada saat itu sekretaris Partai Demokrat Boy Markus Dawir tidak hadir.

“Jadi kami tidak tahu tentang adanya rencana pernyataan tersebut. Kami disuruh untuk foto bersama setelah disuruh untuk membaca pernyataan yang sudah dibuat,” ungkapnya merasa tidak nyaman setelah mengetahui video tersebut sudah beredar di Medsos. 

Analis politik dan kebijakan publik, Karyono Wibowo mengatakan bahwa seruan sepihak erat kaitannya dengan adanya intervensi dari kelompok separatis prokemerdekaan di Papua.

“Dari seruan yang dilakukan, semua seolah berkaitan langsung dengan berbagai pernyataan yang keluar dari pentolan-pentolan kelompok separatis disana. Bisa jadi itu intervensi,”

Peristiwa yang terjadi di Papua semakin mengguncang internal Partai Demokrat secara menyeluruh baik tingkat regional maupun pusat, sebab dalam tingkat nasional pun, mencuat kabar tentang ancaman kudeta kepada Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Atas berbagai konflik yang terus terjadi, pengamat politik sekaligus Direktur Political And Public Policy Studies (P3s), Jerry Massie memprediksi Partai Demokrat bisa terbelah menjadi dua kubu.

Hingga saat ini, tim mencoba menghubungi Boy Markus Dawir selaku Sekretaris Partai Demokrat terkait situasi di Partai Demokrat namun belum ada respon.

1 komentar:

  1. CATATAN PENTING BAGI PIMRED:
    Terkait tudingan adanya intervensi kelompok SEPARATIS dalam Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Fraksi Partai Demokrat (DPR-RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua) tgl. 25 Februri 2021 agar dapat bertanggungjawa atas narasi dan pemberitaan ini, karena Reporter maupun PIMRED belum melakukan crossing and balancing kepada Pimpinan DPD Partai Demokrat Provisi Papua yang juga selaku Pimpinan Rapat Koordinasi Fraksi Partai Demokrat saat itu, namun telah melangsir berita secara sepihak oleh oknum Kader Partai Demokrat yang tidak ingin namanya disebutkan sebagaimana dikutip diatas. Saya selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Mamberamo Raya juga sebagai peserta dan anggota Tim Kerja Rakor yang ikut merumuskan isi Rekomendasi tersebut dengan merujuk pada ketentuan AD/ART Partai bahwa dalam setiap rapat² yang dilakukan oleh Partai harus melahirkan sejumlah Keputusan, Pernyataan Sikap Politi, Rekomendasi, Maklumat, dll. sebagai sikap Partai terhadap situasi baik secara kedalam Partai maupun keluar. Dengan demikian Rekomendasi yang kami keluarkan dengan 3 (poin) penting adalah hasil sah dalam Rakor Fraksi Partai Demokrat. Sebagaimana prinsip dan motto partai kami "DEMOKRAT BERSAMA RAKYAT" dan dari dasar pijakan itu, dengan pertimbangan bahwa salah satu wujud kepedulian DPD Partai Demokrat Provinsi Papua terhadap keutuhan NKRI dan situasi serta polemik sosial, politik, ekonomi dan budaya yang lagi marak terjadi di Provinsi Papua saat ini, khususnya terkait adanya intimidasi bagi rakyat sipil dengan pola pendekatan militerisasi (penambahan pasukan non-oranik di Papua), kami merasa ini suatu pola pendekatan yang kurang tepat oleh pemerintah karena sangat berpotensi menghilangkan nyawa manusia dan menimbulkan pelanggaran HAM berat dan justru dari kejadian seperti inilah, tanpa disadari pemerintah secara langsung telah membuka pintu dan memberikan ruang bagi intervensi pihak asing (intervet) utk masuk dan menyelesaikan persoalan Papua. Selain itu adanya isu pemekaran sejumlah Provinsi di Papua (pembentukan DOB) yang lagi marak dan terkesan menabrak aturan syarat² terbentuk suatu wilayah Provinsi baru, kami menilai bahwa hal ini terkesan dipaksakan dan sesungguhnya adalah strategi pengalihan isu² politik nasional ke Papua disaat rakyat Papua lagi ramai² menolak OTSUS untuk dilanjudkan. Selanjutnya sikap kami terkait kelanjutan OTSUS Papua sesungguhnya sikap kami bukan menolak OTSUS namun kami lebih pertegaskan agar Pemerintah harus meninjau kembali penerapan ketentuan pasal 77 Undang-Undang nomor 21 tahun 2021 tentang OTSUS Papua.

    Dengan demikian kami sangat menyesal atas tudingan intervensi kelompok SEPARATIS dalam sikap politik kami yang tertuang dalam Rekomendasi tersebut berdasarkan narasi pemberitaan yang secara sepihak dilangsir oleh media Online ini dan atas peberitaan ini kami menilai bahwa media online ini telah melanggar kode etik jurnalistik dalam pemberitaan dan harus siap mempertanggungjawabkan. DUM.

    (by MLD/Sek.DPC Partai Demokrat Kab. Mamberamo Raya).

    BalasHapus