Minggu, 21 Februari 2021

DUGAAN RANTAI KORUPSI OTSUS PAPUA, PENEGAKAN HUKUM HARUS SEGERA DILAKUKAN




 Terhitung dua puluh tahun Papua digelontorkan dana besar untuk mendukung segala bentuk percepatan pembangunan. Melalui kebijakan otonomi khusus (otsus) pemerintah bersikap meminimalisir kesenjangan yang terjadi di bumi Cenderawasih tersebut.


Meski membentuk perubahan yang signifikan, dalam dua puluh tahun itu juga dugaan mega korupsi dana otsus tak pernah tersentuh. Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Program Pemulihan Ekonomi, Arief Poyuono kepada wartawan menyebutkan bahwa perlu dilakukannya pengauditan terkait dana yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan orang Papua.


“Dana otsus untuk Papua sudah digelontorkan pemerintah selama 20 tahun, namun dana itu dirasa kurang maksimal karena ada indikasi korupsi didalamnya, seharusnya dana seperti itu digunakan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. (21/2)


Dikatakan oleh Puyono bahwa dana yang diserahkan pada pemerintah daerah bukan hanya terikat pada anggaran otsus, diketahui bahwa Papua juga menerima beberapa dana hibah, dana desa, dan alokasi lainnya.


“Ada banyak sekali uang uang diserahkan kepada pemerintah di Papua, selain otsus tentu ada anggaran lain yang diberikan kepada mereka. Namun bantuan finansial yang sangat besar tersebut malah mengherankan karena pertumbuhan di Papua terasa sangat lamban,”


Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perekonomian Papua mengalami kontraksi hingga minus 15,75 persen pada kuartal terakhir 2019. Pertumbuhan Domestik Regional Bruto terjun bebas dari 7,37 persen pada tahun 2018 ke minus 13,63 persen pada kuartal pertama 2019.


Selain itu, tambah Puyono, berbagai kebijakan pemerintah dianggap tidak berhasil menyelesaikan permasalahan Papua. Menurutnya hal ini disebabkan karena masalah di Papua memiliki keterkaitan erat dengan isu politik yang berimplikasi pada gerakan separatisme ataupun berbagai permasalahan sosial lainnya.


“Maraknya praktik korupsi yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan lemahnya transparansi di pemerintahan daerah Papua hanya memperburuk kondisi yang ada, belum lagi keterikatan beberapa sektor yang dibawah tekanan gerakan separatis,”


Menurut Arief Puyono, bahwa penegakan hukum terkait penyelewengan anggaran harus disudahi dan pihaknya mendorong kepada aparat penegak hukum untuk dapat melakukan penelusuran. Hal tersebut, kata Arief, demi kesejahteraan Papua yang lebih baik lagi. (js)

0 komentar:

Posting Komentar