Senin, 22 Maret 2021

Mahasiswa Kecam Aksi Kelompok Luar Yang Orasi di USTJ


Papua - Penyalahgunaan lingkup kampung telah dilakukan oleh simpatisan kelompok separatis papua, hal tersebut dirasa telah mencoreng norma sosial dan merendahkan martabat dunia pendidikan.

Sebelumnya telah terjadi aksi berpolitik yang berpotensi melawan hukum di lingkungan kampus oleh 5 oknum kelompok luar. Atas aksi yang dilakukan tersebut banyak elemen menilai agar perlunya upaya perhatian bagi segenap insan pendidikan dan keluarga besar USTJ.

Aksi sepihak yang dilakukan dengan turut mengibarkan bendera bermotif separatis juga dirasa telah melenceng dari visi/misi USTJ sebagai kampus yang menjunjung tinggi iptek dan berlandaskan hukum negara Indonesia.

Menurut Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan USTJ diketahui bahwa orasi yang dilakukan pada 22 Maret 2021 tersebut adalah aksi ilegal. Sebab pihaknya memastikan bahwa kegiatan kampus sedang dibatasi mengingat pandemi virus corona.

“Sesuai dengan edaran terbaru, kami menegaskan bahwa tidak boleh ada aktivitas dalam kampus selain perwalian ataupun kegiatan daftar ulang, ataupun hal-hal terkait teknis pendidikan. Atas aksi yang dilakukan tersebut, tidak berizin dan tanpa sepengetahuan,”

Menurutnya aksi tersebut juga terjadi akibat unsur kampus yang tidak mengetahui ataupun mencegahnya, sebab hal tersebut dirasa telah diluar kemampuan dari jajaran petinggi kampus.

“Tentu hal tersebut tidak kami harapkan, apalagi ada unsur separatisme yang diperlihatkan. Namun kami juga tidak bisa berbuat banyak sebab tidak adanya unsur pengawasan, terlebih situasi di kampus memang sedang diminimalisir sedemikian rupa,”

Menurut salah seorang mahasiswa USTJ Elisa W, pihaknya menyayangkan adanya aksi orasi serta pengibaran bendera sebagai lambang melawan negara, dirinya mengatakan kampus adalah lembaga pendidikan, dan bukan tempat untuk berpolitik. 

“USTJ ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, mahasiswa disini datang untuk belajar dan menjadi orang-orang terdidik. Saya secara pribadi tentu tidak setuju dengan aksi itu, unsur melawan hukum dan undang-undang juga diperlihatkan,”

Dirinya juga menegaskan apapun yang dilakukan oleh kelompok luar tersebut tidak bisa merubah cara berpikir mahasiswa. Sebab pada era saat ini mahasiswa lebih memahami apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat, dan hal tersebut tidak bersinggungan langsung terhadap dukungan Papua merdeka.

"Yang diinginkan Masyarakat saat ini juah lebih luas konteksnya. Namun jika menyinggung hal sebelumnya, tentu evaluasi dana otsus adalah yang menjadi perhatian. Itu semua kembali pada hak-hak orang Papua yang dosalah gunakan oleh elit politik untuk kepentingan dan kesejahteraan lain,”

Elisa mengaku bahwa tindak lanjut yang harus dituntaskan adalah menolak setiap aksi yang mengatasnamakan kampus untuk kepentingan organisasi tertentu, terlebih organisasi tersebut bertentangan dengan Negara.

0 komentar:

Posting Komentar