Kamis, 11 Maret 2021

Gubernur hingga Kepala Kampung, Budaya Korupsi Menghambat Kesejahteraan Papua

 



Dalam awal mula tercetusnya kebijakan otonomi khusus (otsus) bagi Papua adalah sebagai solusi dari berbagai pekerjaan rumah yang lama tak terurus. Melalui otsus pemerintah pusat bermaksud memfasilitasi rakyat Papua untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara.

Tidak tanggung-tanggung atas berlakunya otsus bagi Papua, pemerintah diketahui telah menggelontotan anggaran yang sangat besar. Melalui kebijakan tersebut diharapkan pemerintah daerah bisa mengkoordinasikan setiap aspiraasi rakyat sehingga lekas direalisasikan.

Menanggapi hal tersebut pengamat politik Boni Hargens mengatakan bahwa otsus adalah salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Namun pihaknya juga merasa khawatir dalam alokasi dan penggunaan sektor anggaran yang dirasa perlu untuk mendapat perhatian.

“Meski Papua mendapat dana dengan jumlah yang sangat besar, itu juga bisa menjadi hambatan karena ada peluang tentang kerawanan dikorupsi. Ini karena tidak ada badan hukum secara langsung yang bisa mengawasi penggunaannya, dan pelaporan yang dilakukan selama ini masih belum terlaksana dengan baik,” ujarnya. (24/12/2020)

Menurut salah seorang putra asli Papua, Ali Kabiay dalam keterangannya mengatakan bahwa otsus menjadi topik yang sangat sensitif sekaligus menarik. Dalam keterangannya Ali menyampaikan bahwa isu penolakan terhadap otsus juga menjadi bagian dari penyelewengan anggaran.

“Karena penggunaan dana otsus tidak tepat sasaran, dan hal itu menjadi polemik, maka mencoba diarahkan isu lainnya yaitu tentang penolakan otsus. Menurut saya ini sengaja dilakukan untuk menghambat upaya audit dana. Ini hanya permainan kelompok tertentu yang mengarah pada dukungan pada gerakan separatisme di Papua,” (11/3)

Isu mega korupsi di Papua menjadi sangat terbuka, bahkan pada beberapa waktu terakhir mencuat nama seorang Gubernur Papua Lukas Enembe yang dituduh turut ‘bermain’ dalam penyalahgunaan dana otsus. Tidak hanya Gubernur, tercatat Kepala Dinas Pendidikan belakangan juga menjadi sorotan. Hal tersebut tentu belum menyentuh perangkat pada tingkat kampung yang banyak diindikasi bahwa mereka memiliki hubungan langsung dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Atas melencengnya penggunaan dana otsus yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan publik sebelumnya, maka tujuan mulia untuk membangun kesejahteraan bagi Papua menjadi tersisihkan. Sehingga menjadi sebuah peristiwa yang beriringan ketika masih terdapat elemen yang menyuarakan bahwa otsus tidak berhasil dilaksanakan di Papua.

“Masyarakat adalah objek utama dalam pembangunan dari otsus. Namun yang sebenarnya terjadi bukan karena otsus itu gagal, tapi pejabatnya yang tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Uangnya ada, kebijakan dan undang-undangnya sudah ada, hanya pelaksanaannya yang akhirnya tidak menyentuh rakyat, itu letak kesalahannya,” sambung Ali.

Desakan terhadap pemerintah pusat untuk terus mengejar ‘tikus-tikus berdasi’ perlu dilakukan untuk memangkas benalu yang menyengsarakan rakyat Papua.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) diketahui akan mengoordinasikan aparat penegak hukum (APH) terkait pengusutan dugaan penyelewengan anggaran dalam otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat. Adapun pengusutan tersebut rencananya akan dilakukan oleh tiga lembaga penegak hukum, yaitu Polri, Kejagung, dan KPK.

“Sudah ada pengarahan dari Menko Polhukam (Mahfud MD) bahwa pengusutan korupsi terkait otsus akan dijalankan oleh tiga lembaga: Polri, kita (Kejagung) sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Jampidsus Kejagung, Ali Mukartono.

1 komentar:

  1. Papua Merdeka tidak ada urusan dengan Otsus. Pejabat NKRI tidak ada urusan dengan pejabat Papua Merdeka! Opini mencampur-aduk dua negara dan dua pejabat saling mendukung dengan uang Otsus menyesatkan. DImainkan dalam rangka dia sendiri cari jabatan. NKRI yang pintar tidak mungkin percaya opini sesat ini.

    BalasHapus