Kamis, 04 Maret 2021

Kenapa Terjadi Dualisme Sekda Papua?


Dilantiknya Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Doren Wakerkwa oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal pada 1 Maret 2021 di Gedung Negara Dok V Jayapura, di waktu bersamaan juga dilantik Sekretaris Daerah Papua definitif, Dance Yulian Flassy oleh Mendagri di Tito Karnavian di Jakarta. 

“Ini merupakan peristiwa dalam birokrasi yang dirasa tidak lazim,” Pertanyaanya ada apa?

Apa benar kurangnya komunikasi? Sangat tidak masuk di akal sehat, dimana sebelumnya sudah ada komunikasi antara Mendagri dan Gubernur Papua bahwa akan dilaksanakan pelantikan Sekda Papua Dance Yulian Flassy, kemudian terdengar kabar dari Wakil Gubernur melantik Doren Wakerkwa sebagai pejabat sekda sesuai petunjuk Gubernur.

Ada apa? Ini bukan soal salah komunikasi atau soal budaya kearifan local karena sudah dilantik sehingga menunggu 6 (enam) bulan kedepan baru sekda Dance Yulian Flassy diterima oleh Gubernur Papua.

Ini bukan kerajaan! Ini negara, Negara Republik Indonesia yang punya tata aturan bernegara, bukan mengangkat dan menerima pejabat semaunya Raja. Namun dibalik semua itu mari kita lebih jeli berpikir dan menganalisa ada apa dalam rentan waktu 6 (enam) bulan kedepan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Perpres yang diteken pada 2 Februari 2018, itu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 ayat (5) UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan  Gubernur tidak memilik kewenangan untuk memilih atau menentukan sekda, kewenangan Gubernur selaku pejabat Pembina kepegawaian hanya mengusulkan nama-nama (orang) yang akan dicalonkan menjadi Sekda kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya dengan berbagai pertimbangan Presiden yang memilih dari salah satu diantar orang-orang yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi.

Merujuk kepada aturan yang berlaku di Negara Kesatuan RI, kita tahu bahwa kewenangan tentu ada pada Presiden dan apabila seorang kepala daerah tidak ikut mematuhi aturan tersebut, dapat disebut sebagai bentuk “ketidakpatuhan” pemimpin politik di tanah Papua terhadap kebijakan negara.

Dengan polemic yang terjadi ini, sama halnya dengan membawa kemunduran bukan kemajuan dan ini berdampak kepada pembodohan public, karena sudah jelas-jelas salah aturan masih tetap dijalankan apalagi sampai 6 bulan kedepan.

Kalau menurut saya, alangkah baiknya Doren Wakerkwa melepaskan jabatan yang tidak sah sesuai perundang-undangan demi menjaga kearifan local di Papua. Ini akan lebih bermartabat daripada menjalankan system yang tidak sesuai dengan aturan alias salah.

Sesungguhnya jabatan Sekda bukanlah jabatan Politik, sehingga sesuai dengan aturan Sekda lebih taat dan tunduk kepada Lembaga Kementrian Dalam Negeri untuk membantu Gubernur dan Wakil gubernur dalam penjalankan Roda Pemerintahan.

Papua, 3 Maret 2021

Edward G. M (Pengamat Papua)

0 komentar:

Posting Komentar