Senin, 22 Maret 2021

KKB Papua Akan Masuk Kategori Organisasi Teroris


Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provisni Papua,  mendorong pemerintah pusat menanggapi perkembangan isu yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat bahkan stabilitas keamanan di Provisni Papua.

Ketua Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua, Ali Kabiay  menjelaskan ada 10 poin pernyataan sikap yang nantinya akan di teruskan ke DPR RI Komisi 1, Menkopolhukam, Polda Papua dan DPR Papua.

Ia pun menjelaskan 10 poin pernyataan sikap yakni mendukung keberlanjutan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan di Papua, lantaran banyak indikasi korupsi, mendukung pemekaran dan daerah otonomi baru di Papua, menaikan status teroris bagi OPM, hingga melakukan pemeriksaan terhadap ketua MRP terkait anggaran RDP yang dipergunakan termasuk hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan di tiga wilayah adat.

“Banyak dinamika yang terjadi di Papua, olah karena itu kami sebagai aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua berhak menyuarakan hal ini, untuk menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat,” tegasnya.

Ali merincihkan, keberlangsungan otsus dan pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Papua sangat berpengaruh, oleh karena itu aliansi pemuda merah putih Indonesia sangat mendukung.

Sementara status OPM menjadi teroris, lanjut Ali harus di berlakukan secepatnya mengingat aski-aksi yang dilakukan sudah sama seperti teroris, dari penggunaan senjata api, pengancaman, pembunuhan sampai dengan penyanderaan.

“Kami meminta teroris harus di cap OPM, Dan kami meminta kepada Komisi I DPR RI, bahkan kami akan mengirim pernyataan sikap,” ungkapnya.

Dirinya sangat setuju dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bicara soal definisi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Dimana keberadaan KKB di Papua  bisa masuk kategori organisasi terorisme. Dia menyebut pihaknya sedang menggagas diskusi dengan kementerian dan lembaga untuk menentukan penyebutan atau nomenklatur KKB masuk kategori organisasi teroris.

"Kami sangat sependapat dengan BNPT yang akan memasukan KKB Papua sebagai organisasi teroris, karena, Ini Harus dilakukan karena kebiadaban KKB tidak bedanya dengan Teroris yang mengancam, mengintimidasi, meneror, merekrut, dan membuat rasa takut orang lain yang mengganggu hak-hak asasi manusia," terangnya.

0 komentar:

Posting Komentar