Kamis, 04 Maret 2021

Penangkapan 2 Mahasiswa Papua di Jakarta Diprovokasi Kelompok Separatis

 



Dalam berbagai peristiwa yang melibatkan aktivis Papua, kelompok separatis selalu melakukan provokasi sebagai upaya untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Kasus penangkapan terhadap dua mahasiswa asal Papua di Jakarta, diketahui juga tidak lepas dari bayang-bayang provokasi.

Menanggapi tuduhan dari kelompok separatis atas tindakan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh personel Polri, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa dua mahasiswa yang dikabarkan sebelumnya diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana.

“Dua orang telah diamankan dan dilakukan penahanan, ini terkait adanya kasus pengroyokan dan pencurian dengan kekerasan,” ujar Yusri dalam keterangannya.

Yusri menjelaskan bahwa penangkapan dua mahasiswa bernama Kelvin dan Roland itu dilakukan atas laporan seseorang (RP) terkait pelanggaran tindak pidana yang dilakukan pada 27 Januari 2021. Disebutkan bahwa kedua tersangka melakukan pemukulan terhadap RP dimana dalam aksinya sempat terekam kamera.

“Kami selidiki bukti dari video dan membandingkan hasil visum korban. Kami menetapkan tiga orang sebagai tersangka, dua sudah didapati dan kami tahan, kemudian dimana satu orang lagi masih dalam pencarian,” ujarnya.

Yusri dalam penuturannya mengatakan bahwa ada kecenderungan dari kelompok anti pemerintah yang tergabung dalam gerakan kemerdekaan Papua, yang selalu menciptakan kegaduhan dalam setiap momen dan peristiwa.

“Tentu ini yang kami sayangkan, karena setiap tindakan Polri akan sesuai dengan prosedural hukum. Jadi terkait tuduhan miring sebelumnya tentu itu tidak berdasar, bahkan upaya penangkapan juga dilakukan karena adanya laporan dari korban. Tidak mungkin tindakan itu dilakukan tanpa sebab,”

Ditegaskan oleh Yusri bahwa upaya provokasi seperti yang dilakukan oleh kelompok separatis tersebut berpotensi melanggar hukum dengan berbagai ancaman pidana.

“Bukan tidak mungkin pernyataan-pernyataan seperti itu bisa melanggar hukum. Bisa saja karena berita yang disebar bukanlah fakta dan realita (berita hoaks),” pungkas Yusri.

0 komentar:

Posting Komentar