Kamis, 18 Maret 2021

Pengamat Singgung Faksi Politik (Separatisme) di Papua Penuh Aksi Intimidasi



Pengamat politik menilai eksistensi gerakan prokemerdekaan Papua telah bertindak menyinggung aksi-aksi yang sangat merugikan. Dinilai bahwa gerakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan topik separatis dengan perlawanan bersenjata, namun juga telah melebar ke ranah sosial dan politik.

Menurut Sri Yunanto yang juga merupakan Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut, dirinya mengatakan bahwa kelompok separatis di Papua dalam berbagai aksinya seolah melegalkan penembakan, pembunuhan, upaya intimidasi ataupun banyak aksi nyata lainnya yang merugikan orang lain.

“Jika melihat dari aksi-aksinya yang tidak hanya berkisar pada gerakan bersenjata, mereka selalu memiliki andil pada gerakan-gerakan politik. Apa yang mereka lakukan seperti penembakan, pembunuhan, ataupun intimidasi kepada kelompok tertentu. Aksi itu tidak lain untuk memisahkan diri,” ujarnya.

Dalam berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh faksi politik dari kelompok separatis, dikatakannya bahwa hal tersebut juga menjadi hal yang intens diupayakan dalam melakukan aksi terkait perlawanan terhadap negara. Sri juga mengatakan jika setiap aksi yang dilakukan oleh kelompok separatis selalu lekat dengan upaya provokasi yang tidak tepat.

“Berbagai kasus yang terjadi di Papua sebenarnya pemerintah sudah melakukan berbagai pendekatan termasuk melalui otsus, namun fakta yang terjadi adalah kelompok separatis selalu membangun pengaruh yang sebaliknya. Tuduhan-tuduhan yang tidak tepat dan membolak-balikkan fakta pun dilakukan,”

Dikatakan oleh Sri Yunanto bahwa otsus menjadi solusi yang konkrit untuk mendongkrak kesejahteraan orang asli Papua (OAP). Hal tersebut disampaikannya melihat kebijakan tersebut mengharuskan orang Papua sendiri untuk pro-aktif dalam membangun daerahnya.

Atas berbagai desakan dan konflik yang terjadi, Sri Yusnanto menambahkan jika pemerintah Indonesia tak membutuhkan bantuan ataupun kekuatan asing untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Tanah Papua. Menurutnya, Indonesia memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan konflik di Papua baik secara politik maupun ekonomi.

Sebagai catatan, Pemerintah Indonesia menetapkan dana otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 (RAPBN 2021) sebesar 7,8 triliun Rupiah. Jumlah ini meningkat dari APBN Perubahan 2020, senilai 7,6 triliun Rupiah.

“Hal ini juga tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2021. Bukan hanya itu, akan dialokasikan pula Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar 4,3 triliun Rupiah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi (Papua dan Papua Barat),”

Dikatakan bahwa angka 4,3 triliun Rupiah yang dialokasikan untuk DTI ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mempertimbangkan usulan pemerintah daerah Papua Barat dan Papua. Atas tindak lanjut tersebut, dikatakan bahwa aksi-aksi terkait penolakan otsus secara mutlak tidak akan mempengaruhi kebijakan yang terkait.

0 komentar:

Posting Komentar