Sabtu, 27 Maret 2021

Penolakan Otsus Berkaitan dengan Korupsi Massal oleh Elit di Papua


Sudah menjadi rahasia umum jika penolakan kebijakan pro-rakyat memiliki kesinambungan atas riuhnya korupsi massal terhadap anggaran otonomi khusus (otsus) yang dilakukan oleh para elit di Papua. Meski dalam berbagai literatur dan penelitian banyak pihak telah meyakini sesungguhnya otsus mampu membawa Papua dalam taraf kesejahteraan yang lebih baik.

Pernyataan tersebut disampaikan pengamat Papua, Franz Korwa, menurutnya aksi penolakan otsus muncul dari para elit yang terlibat dengan aksi korupsi. Hal tersebut menjadi polemik yang besar sebab korupsi yang dilakukan juga melibatkan banyak kalangan.

“Penolakan otsus itu bukan berawal dari rakyat, tapi dari mereka (koruptor) yang mencoba membuat polemik baru untuk menutupi aksi pencurian uang yang dilakukan (korupsi). Saya tegaskan kalau rakyat itu hanya menjadi kelinci percobaan,”

Korwa mengatakan jika konflik yang dibangun oleh para koruptor dana otsus harus dipelajari oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut. Hal tersebut menjadi penting sebab upaya penolakan otsus tidak hanya terjadi dalam bidang organisasi kepemerintahan, gerakan politik, atau setiap bentuk organisasi mengatasnamakan Papua. Upaya penolakan juga sudah muncul dari kalangan agamawan yang memunculkan provokasi untuk membangkitkan perselisihan, bukan kedamaian.

Terkait dana otonomi khusus (otsus), hingga 2021, pemerintah pusat sudah mengucurkan dana otsus untuk Papua hingga mencapai Rp138,65 triliun. Tentunya, sudah meningkat berkali lipat sejak dikucurkan pertama kali pada 2002 yang hanya sebesar Rp1,38 triliun.

Namun, ironisnya dana otsus sebesar itu dinilai belum sepenuhnya dapat menyejahterakan warga Papua. Sejatinya, dana otsus ini memberikan sumbangan yang besar bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Papua, yakni mencapai 60% dari APBD Papua. Dana otsus merupakan bukti keseriusann pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan Papua, baik dari segi fisik maupun sumber daya manusia (SDM).

Di tengah mengucurnya dana besar, muncul dugaan kasus korupsi dana otsus Papua. Polri menemukan adanya dugaan penyelewangan dana otsus Papua tersebut. Bahkan, Karo Analis Badan Intelijen Keamanan Polri Brigjen Achmad Kartiko menuturkan, ada dugaan dana otsus dikorupsi mencapai Rp1,8 triliun.

Salah seorang tokoh senior di Papua, Freddy Numberi dalam penuturannya pernah mengatakan jika korupsi otsus harus segera diungkap, sebab menurutnya rakyat sudah menanti tindakan tersebut. Freddy juga menyebutkan jika masyarakat di Papua tetap mendukung setiap kebijakan oleh pemerintah yang dalam mengedepankan kesejahteraan.

“Masayarakat ini tidak tahu apa-apa, wajar kalau ada pertanyaan tentang kemana saja dana otsus selama dua puluh tahun berjalan ini, mereka sangat mengharapkan otsus itu hadir. Hanya saja mereka seperti dibutakan sebab aliran otsus terpotong oleh para koruptor,”

2 komentar:

  1. Kenapa tidak dilakuakan evaluasi terkait otsus sepulu tahun pertama yang lalu....

    Kemudian sekarang baru melakukan perubahan pasal undang otsus No 21 tahun 2001 setelah 19 tahun kemudian.

    Sebelumnya gubernur propinsi papua mengusulkan otonomi khusus pluss atau otsus plus tapi tidak diterima oleh pemerintah pusat/jakarta sebagai pemberi otsus kepada daerah yang dianggap kewajiban pemerintah untuk memberikan otonomi khusus untuk me gembangkan kesejahteraan rakyat.....?

    Lalu sekarang ribut terkait otsus yang sudah nyata2 berakhir pada tahun 2021 ini.

    Jika pemerintah daerah terbukti melakukan korupsi maka,
    Pemerintah daerah adalah kaki tangan pemerintah pusat.

    Maka dari itu rakyat papua mengatakan menolak otonomi khusus papua dalam bentuk apapun, baik pemakaran ataupun pemberian niali uang yang lebih besar dari sebelunya, karena otsus hadir bukan dengan tujuan dan maksud yang baik untuk rakyat membangun kesejahteraan rakyat tapi bangsa dan rakyat papua korban atas nama negara kesatuan Repoblik indonesia(NKRI).

    BalasHapus
  2. Kenapa tidak dilakuakan evaluasi terkait otsus sepulu tahun pertama yang lalu....

    Kemudian sekarang baru melakukan perubahan pasal undang otsus No 21 tahun 2001 setelah 19 tahun kemudian.

    Sebelumnya gubernur propinsi papua mengusulkan otonomi khusus pluss atau otsus plus tapi tidak diterima oleh pemerintah pusat/jakarta sebagai pemberi otsus kepada daerah yang dianggap kewajiban pemerintah untuk memberikan otonomi khusus untuk me gembangkan kesejahteraan rakyat.....?

    Lalu sekarang ribut terkait otsus yang sudah nyata2 berakhir pada tahun 2021 ini.

    Jika pemerintah daerah terbukti melakukan korupsi maka,
    Pemerintah daerah adalah kaki tangan pemerintah pusat.

    Maka dari itu rakyat papua mengatakan menolak otonomi khusus papua dalam bentuk apapun, baik pemakaran ataupun pemberian niali uang yang lebih besar dari sebelunya, karena otsus hadir bukan dengan tujuan dan maksud yang baik untuk rakyat membangun kesejahteraan rakyat tapi bangsa dan rakyat papua korban atas nama negara kesatuan Repoblik indonesia(NKRI).

    BalasHapus