Minggu, 14 Maret 2021

Pernyataan Tokoh Papua tentang 7 Wilayah Adat, Mengapa Tidak Dijadikan Provinsi Masing-Masing

 



Papua dengan ribuan bahkan jutaan keanekaragaman menjadi nilai tersendiri yang patut disyukuri. Tercatat luas Pulau Papua ± berkisar 786.000 km². hal tersebut sangat mencolok jika hanya dibandingkan dengan Pulau Jawa yang memiliki luas ± 128.297 km². Dengan bentangan yang sangat luas tersebut tidak terbayang lagi jumlah kekayaan sumber daya yang tersedia di bumi Cenderawasih.

Meski menyimpan kekayaan yang sangat banyak dengan balutan kebudayaan yang istimewa, Papua belum bisa menjadi daerah yang setara dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, meskipun banyak kebijakan yang telah diupayakan, ataupun kucuran dana segar dengan jumlah yang fantastis juga dihibahkan.

Atas permasalahan tersebut salah seorang Ketua Adat Suku Kanum di Kabupaten Merauke, Daud Dimar yang mengatakan bahwa salah satu faktor penghambat Papua untuk berkembangan menjadi wilayah yang lebih maju adalah faktor geografis. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya bisa disalahkan, sebab beberapa wilayah di Papua masih terisolir, terutama pada panjangnya bentang kawasan pegunungan tengah Papua. Bahkan tercatat masih ada kampung yang hanya bisa dijangkau dengan moda transportasi udara, tentu dengan biaya yang relatif sangat mahal.

“Papua ini sudah sangat kaya, tapi mengapa perkembangannya seolah lambat dan bagitu-bagitu saja? Itu karena kondisi alam Papua yang menyulitkan, terutama di pegunungan tengah sana. Saya mengerti bagaimana kehidupan disana yang masih terisolir, bahkan hanya pesawat yang bisa masuk,” ujarnya.

Banyaknya wilayah yang terisolir tersebut akan menyulitkan para pejabat publik untuk bisa menjangkau aspirasi rakyatnya, padahal rakyat-rakyat di daerah tersebutlah yang seharusnya banyak mendapat perhatian dari para pemangku kebijakan. Sejauh ini, dalam kondisi di wilayah-wilayah terpencil telah membuktikan bahwa seorang Gubernur sekalipun akan kesulitan untuk bisa selalu hadir merangkul rakyatnya.

“Mau tidak mau kehidupan di Papua ini tetap harus melibatkan pemerintah. Karena juga dari pemerintah apa yang menjadi kemauan rakyat itu bisa dipenuhi. Kalau kondisinya seperti itu, seorang Gubernur juga akan sulit untuk tahu seperti apa situasinya, padahal rakyat membutuhkan. Pakai pesawat saja harus satu hari, tidak mungkin Gubernur mau jalan kaki lewat hutan berhari-hari,”

Menanggapi hal tersebut beberapa kebijakan baru mulai dipikirkan, asosiasi Bupati-bupati di Papua diketahui menjadi elemen yang paling aktif dalam mengupayakan pemekaran provinsi. Sebab dirasa bahwa upaya pemekaran akan mempersingkat efektifitas pelayanan kepada masyarakat, karena memangkas birokrasi yang selama ini dikendalikan oleh pemerintahan setingkat provinsi.

Daud mengandaikan pelayanan kepada masyarakat akan lebih mudah dilakukan jika pemekaran provinsi dapat direalisasikan. Sebab dirinya memiliki pandangan bahwa luasnya wilayah Papua akan lebih mudah disejahterakan dengan adanya banyak pemimpin yang fokus pada urusan daerahnya masing-masing.

“Papua yang sangat besar sudah menyulitkan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh seorang Gubernur. Jadi kalau kita punya lebih dari satu Gubernur tentu itu akan lebih memudahkan. Hal lain juga karena terkadang kebijakan yang diterapkan hanya akan menguntungkan satu kelompok, sementara satu kelompok lainnya merasa kalau tidak tepat. Papua ini ada 7 wilayah adat yang berbeda-beda,”

Pernyataan Daud Dimar tersebut disampaikannya lantaran karakteristik masyarakat asli Papua yang memiliki banyak ragam budaya pada masing-masing kelompok (suku). Dalam kerangka adat saja, Papua sendiri sudah memiliki 7 (tujuh) wilayah adat yang terbentang dari Doberai sampai pada Ha-Anim. Daud mengatakan bahwa keberadaan wilayah adat yang lebih dahulu terbentuk tersebut harus dapat disesuaikan untuk difasilitasi oleh pemerintah secara baik.

0 komentar:

Posting Komentar