Rabu, 31 Maret 2021

Termasuk Otsus dan Separatisme, Pemerintah akan Selesaikan ‘PR’ di Papua


Berkaitan dengan keberlangsungan kebijakan otonomi khusus bagi Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan jika pemerintah akan memperpanjang kebijakan tersebut demi kesejahteraan orang asli Papua (OAP).

"Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjang, yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya. Adapun struktur ketatanegaraan dan hubungan pusat serta daerahnya itu tidak ada perubahan apapun. Undang-undangnya tidak akan diperpanjang," (31/3)

Menurut dia, dalam perpanjangan Dana Otsus, pemerintah akan melakukan revisi pada sejumlah peraturan, termasuk revisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Draf Revisi tersebut saat ini telah diserahkan ke DPR.

Sebagai realisasi Inpres No 9 Tahun 2020, lanjut dia, Pemerintah juga mengeluarkan Kepres No 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan membentuk Tim Hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Sejauh ini, menurut Mahfud bahwa pemerintah menilai pembangunan di Papua masih belum efektif. Penyebabnya, antara lain situasi keamanan yang tidak kondusif, masih tingginya kasus korupsi dan belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah. Oleh karena itu, Mahfud meminta agar pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara harus lebih ditingkatkan. 

"Saya ingin mengatakan ke depannya pemeriksaan BPK diharapkan lebih bisa terukur karena dana Otsus akan naik, kemudian aspirasi penegakan hukum sangat kuat disampaikan dari masyarakat. Dan Kerjasama antara pemerintah dengan BPK sangat penting,"

Terkait dengan Papua, Mahfud mengakui masih ada sejumlah isu yang dipersoalkan, tetapi pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan tersebut. Pihaknya juga menegaskan keberadaan Papua bagian Indonesia tidak bisa diganggu gugat.

"Ada yang menyarankan, terutama Organisasi Papua Merdeka yang separatis dan berbagai organisasinya itu menyatakan bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia. Papua berhak menjadi negara dan bangsa sendiri. Kami ingin tegaskan bahwa hubungan Papua dan NKRI sudah bersifat final tidak bisa diganggu gugat,"

Oleh karena itu, Mahfud memastikan pemerintah akan menjaga Papua dengan segala daya dan upayanya. Baginya masalah pemisahan Papua dari Indonesia sudah tak lagi dipersoalkan sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Tahun 1969. Dari hasil Pepera tersebut PBB menyatakan Indonesia berhak untuk mempertahankannya dengan kekuatan politik ataupun militer.

0 komentar:

Posting Komentar