Kamis, 25 Maret 2021

Tokoh Nasional Dorong Pemerintah Segera Ketok Palu Terkait Teroris di Papua


Catatan kelam sepanjang tahun 2020 lalu telah terjadi 46 aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis di Papua. Dalam peristiwa tersebut diketahui sebanyak sembilan orang meninggal dunia, lima diantaranya adalah warga sipil.

Dalam berbagai tajuk disebutkan upaya pemerintah untuk meredevinisi kelompok tersebut menjadi bagian dari organisasi teroris. Hal tersebut dirasa sangat perlu sebab sudah sangat meresahkan publik dan membuat setiap permasalahan yang terjadi di Papua semakin berlarut-larut.

Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Azis Syamsuddin mendukung wacana meredefinisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Wacana tersebut meredefinisi KKB Papua sebagai organisasi terorisme internasional.

Wacana tersebut mengacu pada pasal 1 ayat 2 dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Kemudian, dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

"Karena statusnya akan definitif, dan payung hukumnya pun akan lebih kokoh dari pada status kelompok kriminal biasa,"

Menurut Aziz, penyelesaian OPM sebaiknya dilakukan komprehensif. Secara taktis-operasional, TNI dan Polri segera menghancurkan dan menetralisasi para penyerang. Pelaku yang tertangkap dipidanakan dengan perbuatan makar. Pemerintah juga perlu mendefinisikan OPM sebagai organisasi teroris sesuai UU Nomor 5/2018 dan UU Nomor 15/2003 tentang Terorisme.

Langkah tegas terhadap kelompok teroris OPM diketahui telah dinanti oleh khalayak masyarakat di Papua. Hal tersebut dianggap sebagai upaya tepat untuk memotong bayang-bayang kegelisahan atas eksistensi kelompok tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) Efriza juga meminta agar Pemerintah segera menetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Penetapan itu perlu dilakukan atas dasar perlawanan terhadap negara dan juga ancaman aksi teror terhadap warga di Papua.

"OPM selama ini sudah menyuarakan simbol-simbol untuk melawan negara, kasus lainnya yaitu menolak Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan kerap menebar ancaman terkait aksi penembakan yang dilakukan,"

Sehingga, lanjut Efriza, sudah sangat layak apabila OPM ditautkan sebagai organisasi teroris. Karena aksi yang dilakukan selama ini telah memakan korban dalam jumlah yang banyak. Tidak hanya pihak aparat keamanan tapi juga masyarakat Papua.

0 komentar:

Posting Komentar