Kamis, 29 April 2021

Masayarakat Papua Dukung Pemerintah Tumpas Habis Teroris


Pemerintah pusat melalui Menteri coordinator politik hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara resmi telah melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi organisasi teroris yang mengancam keamanan di wilayah Papua.

Dalam pernyataan Mahfud MD tersebut, disebutkan juga telah memutus stigma bahwa penyematan label teroris bagi suatu kelompok pemberontak tidak hanya ditujukan kepada organisasi yang eksis dalam citra keagamaan.

“Pernyataan pemerintah pusat sangat patut disyukuri, tentang bagaimana proses pelabelan teroris bagi kelompok separatis di Papua, hal ini akan membawa pengaruh baik dalam upaya penegakan hukum terhadap orang ataupun setiap kelompok yang terafiliasi didalamnya,” ujar Ali Kabiay. (30/4)

Menurut Kabiay, pelabelan sebagai teroris bagi kelompok separatis adalah sebuah keberhasilan. Sebab melihat dari rentetan peristiwa yang terjadi, kelompok teroris di Papua sudah banyak memakan korban lewat berbagai aksinya, bahkan masayarkat sipil juga menjadi target sasaran.

“fakta yang sudah terjadi, banyak kasus kekerasan dan kebrutalan yang dilakukan oleh kelompok teroris ini. Mereka tidak segan menjadikan masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa, turut dijadikan sasaran kekerasan,”

Kabiay dalam keterangannya meluruskan jika masyarakat Papua tidak perlu khawatir akan proses pelabelan teroris tersebut. Pihaknya menegaskan pernyataan Mahfud MD jika negara hanya sedang berupaya menghentikan setiap gangguan keamanan yang terjadi di Papua.

“Saya juga tegaskan kalau pemerintah ini sedang melawan kelompok teroris yang selalu membuat kekacauan di Papua. Jadi tidak ada hubungannya dengan masyarakat, justru masyarakat disini yang sedang diutamakan agar tidak ada lagi gangguan-gangguan yang sifatnya mengancam keamanan,” 

Kabiay menegaskan jika tindak lanjut dari penegakan hukum terhadap teroris tidak akan berdampak pada masyarakat di Papua secara umum. Namun pihaknya sepakat jika dalam perkembangannya, kelompok teroris akan mengupayakan praktik politisasi terhadap setiap peristiwa yang terjadi. Oleh sebab itu Kabiay meminta kepada aparat Kepolisian untuk bisa mengantisipasi hal tersebut.

“Perlu dijelaskan jika upaya penegakan hukum ini ditujukan kepada teroris, bukan kepada masyarakat. Meski saya percaya nantinya akan ada propaganda-propaganda yang dilakukan oleh simpatisan dan aktivis teroris. Kondisi seperti ini sudah sering terjadi, dan saya juga yakin Kepolisian sudah mengantisipasi hal tersebut,”

2 komentar: