Sabtu, 08 Mei 2021

Wajar Rakyat Menilai Komnas HAM jadi Bagian dari Separatisme Papua


Sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) dalam menyikapi persoalan di Papua telah dianggap memakai standar ganda. Hal tersebut disebutkan ketika Komnas HAM justru mempermasalahkan upaya pemerintah dalam mengatasi konflik yang terjadi.

Hal ini ditegaskan oleh Koordinator Nasional ALiansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Nurkhasanah dalam dukungannya terkait pelabelan teroris bagi kelompok separatis Papua.

Menurutnya upaya tersebut justru merupakan capaian yang patut diapresiasi bukan justru dicecar dengan pernyataan yang melemahkan. Sebab dianggap oleh AMMI bahwa eksistensi kelompok separatis di Papua yang terus melakukan kekejian dan sadisme.

"Yang menjadi pertanyaan kami selama ini, dan berpuncak pada penolakan Komnas HAM soal labelisasi teroris untuk kelompok separatis tersebut, mengapa Komnas HAM seperti memakai standard ganda. Sebab ketika terjadi penemakan terhadap sipil, Komnas HAM ini seakan tidak bersuara,"

Hal tersebut semakin kontras terjadi ketika situasinya berbalik dan kepentingan dari kelompok separatis sedang terganggu.

"Namun begitu kepentingan kelompok separatis terganggu, mengapa Komnas HAM seolah baru sadar tentang tugas mereka mengawal pelaksanaan dan penghormatan akan HAM? Kemana saja mereka selama ini?"

AMMI menegaskan, dengan mengedepankan sikap seperti itu, wajar bila di masyarakat berpandangan jika sikap Komnas HAM seakan-akan hanya mengakui hak-hak asasi para personel kelompok teroris. Sementara warga Papua yang selama ini dirugikan hak-hak dasar mereka yang paling utama, yakni keamanan dan hak berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup, tidak mereka akui.

"Padahal, bukankah warga Papua juga punya hak asasi untuk hidup aman, hak untuk dapat bekerja mencari penghidupan dengan tenang tanpa rongrongan kelompok separatis? Janganlah Komnas HAM hanya bicara kalau kepentingan kelompok separatis terganggu, karena dengan begitu akan wajar kalau rakyat mempertanyakan sikap adil Komnas HAM,"

Dia juga mempertanyakan pernyataan salah seorang Komisioner Komnas HAM yang menilai langkah pelabelan teroris itu tidak tepat karena yang seharusnya dilakukan adalah pendekatan soft approach.

"Lha, kemana saja Komnas HAM selama ini? Bukankah operasi pemulihan yang selama ini dilakukan BIN Daerah Papua dan Satgas Nemangkawi itu soft approach? Dalam pengamatan kami Otoritas di Papua itu senantiasa mendekati warga dan selalu mencari jalan damai untuk memulihkan situasi," kata Nurkhasanah

Karena itu, menurut AMMI, justru karena sikap kelompok separatis teroris Papua yang gelap mata atas kekejiannya, negara juga perlu sesekali melakukan operasi yang lebih tegas, yang khusus ditujukan untuk memerangi kelompok separatis-teroris tersebut.

0 komentar:

Posting Komentar