Senin, 28 Juni 2021

Jangan Gagal Paham! Penunjukan Plh Gubernur Papua Agar Pekerjaan Yang Tertunda Dapat Dilaksanakan

Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Daerah Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua. Adapun pergantian itu dilakukan Kemendagri karena Gubernur Papua Lukas Enembe saat ini tengah dirawat untuk memulihkan kondisi kesehatannya.

Namun penunjukan Plh Gubernur tersebut mendapat penolakan dari beberapa pihak. Terdapat seruan unjuk rasa dan sejumlah video yang mengeluarkan pernyataan bernada provokasi beredar di media sosial usai penunjukan Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua.

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus mengatakan, Lukas meminta masyarakat tak memberi ruang kepada pihak yang ingin menunggangi isu tersebut.

"Gubernur Papua Lukas Enembe melihat dan memantau kondisi rakyatnya di Papua pasca berita menyoal penunjukan Plh Gubernur Papua mengisi ruang-ruang publik melalui media massa maupun media sosial," kata Rifai.

Menurut Rifai, Lukas Enembe memohon agar masyarakat Papua menghentikan segala rencana untuk turun ke jalan atau kegiatan lain yang memicu kerumunan. Sebagai Gubernur, Lukas Enembe tak ingin masyarakat menjadi korban.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan, penunjukkan itu dilakukan karena pihaknya ingin memastikan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar di Provinsi Papua.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi mempunyai semangat yang sama untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sekaligus pelayanan publik di Provinsi Papua berjalan dengan sebaik-baiknya," kata Benni.

Benni menjelaskan, penunjukan Plh Gubernur tersebut merupakan upaya untuk mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021. DAK tersebut dialokasikan di tujuh bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, pembangunan jalan, hingga irigasi.

"Dalam proses penyalurannya, terdapat beberapa dokumen yang belum bisa dilengkapi oleh Pemerintah Provinsi Papua, yakni dokumen yang harus ditandatangani oleh kepala daerah. Jadi, pemerintah daerah, dalam hal ini mendorong percepatan untuk pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran tadi. Nah ini yang kita dorong, dengan semangat yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," lanjut dia.

Benni juga berharap penyaluran DAK fisik tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Papua.

"Kita berharap setelah penjelasan ini, kita bisa melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Ke depan, jangan ada lagi persoalan karena kurang samanya pemahaman," ucap Benni.

0 komentar:

Posting Komentar