Selasa, 03 Agustus 2021

Akal-Akalan Elit Politik atas Penolakan Perjanjian New York dan Latar Belakang Referendum Papua


Penolakan atas Perjanjian New York belakangan mulai diupayakan oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan lain. Namun tuntutan atas penolakan perjanjian tersebut dianggap sebagai cara yang sangat tidak tepat untuk dikemukakan.

Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD dalam sebuah keterangan pers pada kahir tahun 2020 juga telah menyebutkan jika ada kelompok tetentu yang memanfaatkan kondisi/dinamika di Papua untuk tujuan kepentingan tertentu.

“Banyak kepentingan atas Papua, namun yang perlu ditekankan kalau hal itu dianggap oleh pemerintah tidak menjadi soal. Sebab secara hukum yang sah, Papua adalah bagian dari NKRI. Keputusan ini telah disahkan PBB,”

Secara garis besar Perjanjian New York dalam mengembalian wilayah Papua ke Indonesia turut melibatkan seluruh perwakilan orang Papua (dan Papua Barat). Sehingga dapat dipastikan jika keinginan untuk bergabung pada Indonesia murni lewat pemikiran orang-orang tua dahulu.

“Tidak ada lagi yang bisa ditawar terkait status Papua, saya sebagai pelaku sejarah mengtakan jika keputusan orang-orang tua dahulu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Papua ini sudah final,” ujar Ramses Ohee sebagai tokoh senior di Papua.

Sehingga penolakan atas tuduhan Perjanjian New York yang dianggap minor tersebut tidaklah mendasar. Berbagai narasi klaim yang saat ini beredar justru hanya membelokkan fakta sejarah, tentu bersamaan dengan aksi terselubung demi kepentingan pribadi.

Atas riuhnya penolakan Perjanjian New York oleh kelompok tertentu sebelumnya, tentu telah memunculkan ungkapan lain terkait dengan propaganda referendum bagi Papua. Sayangnya hal itu juga menjadi sebuah bentuk kesalahan lainnya.

Sebab referendum adalah upaya yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang dapat dipertanggung jawabkan keududukannya untuk memerdekakan negara tertentu yang statusnya berada dalam jajahan sebuah negara lain.

Faktanya, sejak awal adanya Papua, wilayah ini tidak pernah sekalipun terjajah bahkan oleh negara Indonesia. Justru melalui Perjanjian New York yang kemudian melahirkan PEPERA, Papua secara mutlak telah memilih menjadi bagian yang terintegrasi dengan wilayah NKRI.

“Papua saat ini menjadi wilayah sah dari Republik Indonesia. Sehingga tidak perlu lagi ada upaya referendum, hal-hal semacam itu tidak perlu lagi dikemukakan. Kalau memang ada, dapat dipastikan mereka ini kelompok yang melawan pemerintah. Melawan pemerintah artinya mereka berupaya melawan hukum,”

0 komentar:

Posting Komentar