Sabtu, 14 Agustus 2021

Kajian: Menjawab Keberadaan Aparat Keamanan di Papua


Tidak ada operasi militer di Papua

Keberadaan aparat keamanan baik TNI maupun Polri di beberapa wilayah di pegunungan Papua merupakan kebijakan yang  strategis yang diambil pemerintah guna menjawab kekerasan yang selama ini terjadi di Papua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun terakhir kekerasan sering menimpah masyarakat Papua baik orang asli Papua maupun pendatang.

Kekerasan ini sering dilakukan oleh kelompok perjuangan Papua merdeka atau yang biasa di sebut TPNPB atau KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Teror dan kekerasan meningkat yang mengakibatkan banyak korban dari masyarakat sipil seperti tokohbagama, guru, pekerja dan para pekerja lainnya.

Berdasarkan data yang ada, kelompok KKB ini meningkatkan beberapa serangan kepada masyarakat sipil dikarenakan beberapa faktor seperti meminta pembagian dana Otsus kepada pemerintah melalui ancaman kepada beberapa kepala daerah, bila hal ini tidak dipenuhi maka masyarakat sipil yang menjadi korban.

Beberapa analisis juga mengungkapkan adanya kerjasama antara elite elite Papua dengan kelompok KKB yang erat hubungannya dengan politik suatu jabatan kepala daerah pemerintahan di Papua.

Hal itu terungkap dalam laporan beberapa kejadian dimana setiap kali ada pemeriksaan keuangan oleh KPK dan BPK dapat dipastikan terjadinya kasus kekerasan atau penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kelompok KKB. Kajian ini menggunakan kacamata ekonomi-politik-keamanan yang dapat memperlihatkan eratnya kaitan antara KKB dengan Elit Papua dengan mengorbankan masyarakat sipil.

Pada tahun 2018, pemerintah mulai melakukan pendekatan dengan pola pembinaan terhadap masyarakat dengan program yang disebut binmas noken guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang berada di wilayah pegunungan, lembah dan beberapa wilayah pesisir Papua. 

Selain binmas noken, pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok KKB, selama 3 (tiga) tahun terkahir ini pemerintah berhasil menekan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok KKB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di beberapa wilayah pegunungan Papua.

Program Binmas Noken dan Penegakan hukum melalui pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah telah menjawab beberapa permasalahan di Papua, seperti kesenjangan akses kebutuhan primer, kerusakan sumber daya alam, kebebasan sipil (Kamtibmas), peningkatan SDM dan lain sebagainya.

"Kalau ada yang mengatakan pendekatan keamanan ini tidak berhasil, berarti dia tidur selama ini atau dia tidak berada di Papua."

Konsentrasi keberadaan aparat keamanan di Papua selama kurun waktu 3 (tahun) ini lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Akibatnya menurunnya aksi kekerasan dan teror yang dilakukan oleh kelompok KKB, banyaknya kelompok KKB yang ditangkap, beberapa pentolan KKB yang menyatakan kembali ke NKRI dan meningkatnya SDM Papua dibidang pertanian dan peternakan.

Jadi, tidak ada operasi militer yang lancarkan oleh pemerintah di Papua apalagi di Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya dan beberapa wilayah lainnya. Keberadaan aparat keamanan di Papua, semata-mata hanya untuk memberikan penegakan hukum dan meningkatkan taraf perekonomian melalui program Binmas Noken.

Tidak ditemukan adanya indikasi kepentingan ekonomi dan politik dibalik penegakan hukum dan peningkatan SDM di Papua.

14 Agustus 2021

0 komentar:

Posting Komentar