Jumat, 27 Agustus 2021

Ketua DPN Pemuda Adat Papua, Yan Arebo: Haris Azhar dan Fatia Jangan Terlalu Jauh Beropini Soal Papua

 


Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo menanggapi pernyataan Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dinilai terlalu jauh mengkaitkan sebuah fakta yang terjadi di Papua.

Yan mengatakan, Opini terkait konflik dan operasi militer di Papua sebagai upaya terselubung melindungi kelompok elit terkait pemanfaatan sumber daya alam dianggap tidak memiliki korelasi dengan Fakta Penegakkan Hukum yang Terjadi di Papua Saat ini.

“Kritikan terhadap personal atau kelompok jangan dicampuri dengan urusan yang sifatnya jauh lebih urgensi. Artinya dalam sudut pandang Haris dan Fatia cukup terbatas pada penolakan terkait tambang emas di Kabupaten Intan Jaya, tidak perlu diperluas dengan opini terkait keterlibatan militer dalam konflik bersenjata dan penanganannya terhadap aksi teroris Papua atau KKB,” Tegas Yan saat diwawancarai via telepon redaksi reportasepapua.co.id jumat 27 agustus 2021.

Arebo Mengungkapkan bahwa Fungsi aparat keamanan di Papua ataupun di Intan Jaya sudah sangat Jelas karena itu Mereka Murni sebagai upaya pencegahan maraknya aksi terorisme yang dilakukan oleh KKB.

“Terkait pos-pos keamanan yang dibangun dan dianggap menguntungkan rencana sejumlah elit, tentu hal tersebut juga sangat berlebihan. Aparat keamanan TNI Polri sama sekali tidak memiliki kepentingan terkait pemanfaatan sumber daya alam di Papua,” Tambahnya.

Tokoh pemuda Papua ini menilai, Sebaliknya, tambang emas ilegal merupakan salah satu sumber pendanaan bagi KKB dalam melakukan aksi teror di Papua.

“Penarikan upeti terhadap sejumlah pendulang kerap dilakukan, bahkan tak jarang anggota KKB sendiri juga melakukan aktivitas mendulang emas untuk pemenuhan kebutuhan ataupun sebagai cara mengumpulkan uang dalam pembelian sejumlah senjata illegal,” katanya.

Dirinya juga menegaskan bahwa Maraknya aksi ancaman yang dilakukan anggota teroris papuam untuk menunjang eksistensinya juga pernah disampaikan oleh Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni.

“mereka inikan selain melakukan teror juga melakukan tindakan yang tidak manusiawi seperti memerkosa perempuan dengan ancaman senjata, mengambil ternak, serta mengancam kepala kampung hanya untuk kepentingan perut mereka,” katanya.

Bahkan menurutnya Konflik bersenjata atau teror yang terjadi di Intan Jaya, menunjukkan peningkatan gangguan keamanan.

“Aksi pembakaran pesawat dan pengancaman terhadap pilot WNA, pengrusakan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan, pembunuhan terhadap guru dan pelajar, ataupun aksi penyerangan terhadap warga sipil dan aparat keamanan telah nyata terjadi. Aksi tersebut belum termasuk gangguan atas sejumlah agenda nasional terkait pemilihan umum,” Jelasnya.

Menurut Data yang ia peroleh, Dalam tiga tahun terakhir sebanyak 95 orang telah menjadi korban tewas atas aksi kekerasan teroris atau KKB, diantaranya 59 orang merupakan warga sipil, 27 orang prajurit TNI, dan 9 orang anggota Polri.

“Tentu data tersebut tidak termasuk kerugian materiil, ataupun korban tidak langsung terkait pengungsian warga yang beberapa kali tercatat pernah terjadi,” Tuturnya.

Berdasarkan fakta terkait aksi teror bersenjata yang terus hal tersebut tentu sudah menjadi tanggung jawab negara melalui aparat keamanan untuk menyelesaikannya. Namun penyelesaian konflik di Papua.

“Tidak selalu dilakukan hanya melalui aspek pendekatan keamanan, pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan perkara di Papua dengan berbagai pendekatan komprehensif dan itu terbukti sedang berjalan,” Tutupnya.

Sebelumnya, beredar soal berita : http://hakasasi.id/2021/08/21/haris-azhar-warga-korban-tipu-tipu-operasi-militer-dan-bisnis-di-papua/

0 komentar:

Posting Komentar