Kamis, 05 Agustus 2021

Pengkhianatan Belanda terhadap Asas Hukum Internasional Melahirkan Konflik di Papua


Integritas Papua dalam NKRI disebutkan pakar hukum internasional telah sah dan tidak ada lagi opsi terkait referendum untuk memisahkan diri. Bahkan jika dilihat dalam prespektif hukum internasional terkait penyelenggaraan Perjanjian New York dan PEPERA, dua hal tersebut dalam hakikatnya tidak perlu dilakukan.

“Asas hukum internasional yaitu Uti Possidites Juris masih berlaku, artinya batas wilayah suatu negara yang berdaulat setelah penjajahan mengikuti batas wilayah koloni dari negara penjajahnya,” ujar Prof. Hikmahanto Juwana.

Menurut Hikmahanto bahwa agenda Perjanjian New York dan PEPERA merupakan agenda Belanda yang tidak kunjung menepati perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB).

“Apa yang dilakukan pemerintah saat itu sangatlah tepat, upaya perundingan dikedepankan untuk mengambil hak atas Tanah Papua yang tidak kunjung diserahkan oleh Belanda,”

Jusuf Wanandi sebagai saksi sejarah pelaksanaan PEPERA dalam keterangannya juga menegaskan ada kepentingan Belanda yang tidak kunjung memberikan wilayah Papua sebagai wilayah kedaulatan RI.

“Ada kepentingan yang dilakukan Belanda, sejak perundingan pertama kali (KMB) pada tahun 1949 seharusnya wilayah Papua sudah dibicarakan setahun setelahnya. Namun yang terjadi sampai dengan tahun 1969 PEPERA baru bisa dilakukan,”

Wanandi juga mengatakan jika keberadaan Belanda di Papua jauh sangat merugikan kedaulatan RI. Pasalnya Belanda justru membentuk Papua sebagai ‘NEGARA BONEKA’ yang dalam janjinya akan dimerdekakan pada kemudian hari.

“Upaya pemerintah Indonesia hanya sebatas reaksi atas kedudukan Belanda di Papua, karena dalam periode tersebut Belanda malah membentuk ‘negara boneka’, Sehingga Belanda telah melakukan pengkhianatan Asas Hukum Internasional.

sumber: Jusuf Wanandi

0 komentar:

Posting Komentar