Jumat, 03 September 2021

Dunia Internasional Dukung Penegakan Hukum atas Gangguan Separatisme di Papua


Proses hukum terhadap terdakwa Viktor Yeimo terkait aksi kerusuhan di Papua pada akhirnya mulai menyeret nama Emanuel Gobay dalam lingkaran permasalahan. Emanuel Gobay sebagai kuasa hukum sebelumnya banyak dicecar kritikan terkait prefesionalismenya menangani kasus Viktor Yeimo, bahkan dirinya dianggap tidak memiliki kompetensi mumpuni.

Gobay dianggap telah menentang norma dan aturan atas upaya membenarkan tindakan kriminal. Sebab banyak pihak menyebutkan jika peran Viktor Yeimo sudah kepalang basah dalam menggerakkan massa terkait aksi kerusuhan yang terjadi di Papua pada tahun 2019 lalu.

Tak hanya itu, Viktor Yeimo bahkan secara terang-terangan menyebutkan kalimat terkait perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia. Salah seorang tokoh Agustinus R pun menyebut jika sosok Gobay sebagai kuasa hukum tidak punya kompetensi mumpuni. Hal tersebut dikatakan sebab Gobay tidak pernah sekalipun memenangkan perkara kliennya dalam persidangan.

“Kalau memang dia membela sebuah kebenaran, tentu hukum yang terang akan memenangkannya dalam sidang. Tetapi faktanya kan berbeda, dia tidak pernah menang, karena apa? Ya karena dia itu kan membela pihak yang salah, itu saja sebenarnya,”

Terkait internasionalisasi isu tentang Papua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan pakem terkait upaya penegakan hukum terhadap kelompok pelaku kejahatan. PBB tidak pernah membatasi upaya penegakan hukum bagi negara berdaulat terhadap gangguan separatisme.

“Pada hakikatnya setiap negara berdaulat diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap aksi-aksi separatisme yang mengganggu keaman. Poin itu termaktub dalam Prinsip Dasar HAM PBB terkait Penegakan Hukum,” ungkap Rafael Ramirez sebagai Komite Dekolonisasi PBB.

Terkait eksistensi gerakan separatisme di Papua, Komisioner Tinggi HAM PBB melalui Michelle Bachelet juga telah menegaskan jika PBB sangat mendukung upaya penuh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan perkara di Papua.

“Atas dasar menghormati kedaulatan bagi Indonesia, kami (PBB) selalu mendukung aksi pemerintah Indonesia untuk menuntaskan permasalahan terkait Papua. Kami juga menyadari jika konflik di Papua erat berkaitan dengan eksistensi separatisme,”

Michelle juga menambahkan jika PBB menyadari eksistensi separatisme di Papua telah menciptakan disinformasi yang luas. Terkait hal tersebut, dirinya menjelaskan terkait aksi separatisme di Papua adalah murni sebagai aksi yang tidak bisa dibenarkan, sehingga setiap bentuk pembalaan terhadapnya juga termasuk didalamnya.

0 komentar:

Posting Komentar