Selasa, 19 Oktober 2021

Data Pembunuhan dan Pemerkosaan Suster di Kiwirok, Sudah Diterima PBB


Kasus kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sebelumnya melakukan aksi penyerangan, dan pembunuhan terhadap tenaga Kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, sudah diterima PBB.

Dengan tersebarnya video aksi keji dn biadab kelompok Lamek Taplo pada penyerangan yang menewaskan seorang suster pada 13 September 2021 lalu, akan menambah daftar tindakan kekerasan yang dilakuka oleh Kelompok perjuangan papua merdeka di bawa pimpinan Benny Wenda. 

“data kekerasan dan pembunuhan terhadap tenaga kesehatan yang terjadi di Kiwirok sudah diterima  PBB, beberapa anggota PBB  sudah menaruh perhatian atas kejadian keji dan biadab tersebut. Tentu saja dengan data ini akan menjadi pembanding atas laporan-laporan yang selama ini diberikan oleh ULMWP melalui Veronica Koman”.

Terkait dengan kasus kekerasan terhadap manusia menjadi atensi khusus di PBB, termasuk yang terjadi di Kiwirok Papua. Mau seperti apa kasusnya, mau seperti apa pelakunya, aksi biadab berupa penyerangan terhadap medis harus ditindak lanjuti.

Dalam catatan PBB, kelompok Lamek Taplo telah menunjukkan peningkatan eksistensi dalam kurun waktu setahun terakhir. Aksi penyerangan terhadap nakes juga dinilai sangat keji dan biadab. Jika ULMWP yang selama ini memberikan laporan-laporan palsu atas kejahatan kemanusiaan, maka dengan data (video) penganiayaan tersebut sebagai bukti kuat siapa sebenarnya pelaku kejahatan.

“Seperti manusia tidak memiliki otak, mereka memperlakukan tenaga kesehatan secara tidak manusiawi, padahal tenaga kesehatan ini secara nyata bekerja demi melayani masyarakat di pedalaman.”

Ada yang dipukuli wajahnya, badannya juga dilukai dengan senjata tajam. Lain hal dengan yang mengalami tindakan asusila (pemerkosaan), Ini sangat biadab, bahkan binatang sekalipun tidak pernah melakukannya.

Aksi kekerasan terhadap warga sipil dan aparat keamanan yang bertugas di Papua sering menggunakan senjata api, sehingga Selain PBB, aparat keamanan harus melakukan tindakan hukum terhadap pelaku dengan cara apapun bentuknya. Mediasi terhadap dunia internasional juga bisa dilakukan mengingat aksi kekerasan tidak akan pernah mendapat dukungan dari negara manapun.

0 komentar:

Posting Komentar