Rabu, 03 November 2021

Menghambat Pembangunan di Papua, KKB Pantas Disebut Kelompok Premanisme


Aksi gangguan keamanan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua terus mendapat sorotan. Salah seorang peneliti pembangunan di Kabupaten Puncak Edward GM dalam keterangannya mengungkapkan bahwa KKB seyogyanya adalah Preman Bersenjata yang sudah membuat keresahan bagi warga masyarakat.

“Mereka (KKB) tidak beda dengan kelakuan preman, bahkan dapat disebut preman bersenjata. Mereka ini sudah membuat ketakutan dan rasa tidak nyaman bagi warga di Puncak. Terlebih keberadaan KKB itu sudah mengganggu keseharian warga disana.”

Edward menyebutkan aksi premanisme yang selalu dilakukan KKB bukan tanpa alasan, menurutnya aksi warga untuk bersedia menyerahkan sejumlah barang dan bahan pokok serta uang kepada KKB sudah sering terjadi.

“Setiap waktu ada kejadian seperti itu. Warga harus menyerahkan uang, barang dan makanan, bahkan ada yang diminta menyerahkan babi peliharaannya. Itu harus dilakukan, kalau warga menolak maka sudah pasti ada ancaman bahkan aksi kekerasan”

Edward juga menambahkan jika keberadaan KKB di Kabupaten Puncak juga sudah memberi dampak yang cukup luas bagi kesehariannya. Pasalnya upaya pembangunan yang diprakarsai pemerintah daerah harus terhambat pelaksanaannya.

“Beberapa kali pemerintah mau membuat program yang sangat bagus. Kalau dilihat dari manfaatnya semuanya sudah sangat baik. Tetapi dengan adanya gangguan dari KKB itu semua menjadi terhambat, karena tiba-tiba ada penolakan, tiba-tiba ada ancaman, dan ada permintaan sejumlah uang”

Padahal pembangunan yang digencarkan oleh pemerintah daerah seperti pemenuhan akses jaringan internet/telekomunikasi ataupun subsidi atas pengadaan barang-barang kebutuhan pokok dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat jika dimanfaatkan dengan baik.

Dengan aksi ancaman, pemerasan, dan perampasan hak warga di sana, maka KKB ini sama saja dengan Premanisme, bukan sebagai pejuang rakyat Papua yang selama ini disebut atas nama pembebasan papua.

"Ya pemerintah harus berbuat dan bertindak yangvtegas terhadap mereka karena ini bertentangan dengan UU yang berlaku," tuturnya.

0 komentar:

Posting Komentar