Kamis, 16 Desember 2021

Panglima Tertinggi TPNPB Minta Keterbukaan Penyelesaian Kasus HAM di Papua


Tuntutan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) khususnya di Papua mendapat respon positif dari pemerintah pusat, sebab Presiden Joko Widodo dalam sebuah keterangannya telah berkomitmen untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia secara menyeluruh.

Demianus Magay Yogi sebagai Panglima Tertinggi TPNPB-OPM pun tidak keberatan dengan rencana besar yang telah diinisiasi oleh Presiden Jokowi tersebut. Diketahui Demianus Yogi juga mendukung langkah pemerintah yang sudah menurunkan tim penyidik untuk membuka tabir dalam kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Paniai.

“Sebagai orang asli Paniai, sebagai saksi sejarah bagaimana dinamika yang terjadi di Paniai dalam waktu puluhan tahun, saya mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM,”

Damianus dalam keterangan tersebut bahkan lebih memilih untuk mengikuti proses yang sedang berlangsung dan sedang direncanakan. Dirinya mengaku akan menyerahkan semua proses kepada tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah.

“Kami semua sudah dengar kabar itu, tim sudah dibentuk dan akan melakukan tugasnya. Saya lebih memilih menyerahkan prosesnya kepada tim itu, karena mereka sudah mau bergerak (bertugas), karena lebih cepat maka akan lebih baik, daripada hanya berharap kepada pihak ketiga yang tidak tahu kapan terjadi,”

Demianus dketahui tidak setuju dengan keterlibatan kelompok eksternal dalam penyelesaian kasus Paniai Berdarah, namun hal tersebut ditegaskannya dengan catatan bahwa pemerintah Jokowi mau bekerja dengan jujur untuk menuntaskan seluruh kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.

“Intinya tidak perlu lagi pihak luar kalau memang ada itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, bukan hanya di Paniai tapi diseluruh Papua,”

Demianus juga meminta kepada tim investigasi jika kasus Paniai berdarah telah terbukti, maka dirinya mendesak agar pelaku dijatuhi dengan hukuman yang setimpal, dan proses peradilannya dapat dibuka ke ranah publik sebagai bentuk transparansi.

“Ini semua menyangkut kemanusiaan, mereka yang secara sengaja membatasi hak manusia lain harus mendapatkan balasan yang setimpal. Kasus ini harus dibuka secara publik, buktikan ke publik sebagai bentuk keterbukaan,”

0 komentar:

Posting Komentar