Rabu, 05 Januari 2022

Tokoh Masyarakat Ilaga Luruskan Diskriminasi dan Kekerasan terhadap OAP


Kondisi geografis Papua menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerataan kesejahteraan. Cakupan wilayah yang cukup luas dan minimnya akses penghubung antar daerah menjadi hambatan yang harus dihadapi.

Meski demikian menurut Usai Alom sebagai Tokoh Masyarakat Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Pemerintah Daerah dinilainya sudah berupaya penuh untuk mengakomodir segala kebutuhan terkait menunjang kesejahteraan warga.

"Terdapat hal-hal yang harus kita sadari, Bapak Bupati selalu bekerja keras untuk membawa Kabupaten ini lebih baik dari waktu ke waktu. Padahal sama-sama kita sadari kalau Puncak adalah wilayah yang cukup sulit aksesnya,"

Alom menambahkan bahwa pembangunan demi kemajuan Kabupaten Puncak juga terhambat oleh aksi-aksi separatisme. Sebab kelompok separatis selalu melakukan gangguan ketika elemen pemerintahan di Kabupaten Puncak sedang merintis program-program kemajuan.

"Ketika pemerintah menggalakkan bidang pendidikan, guru menjadi sasaran tembak. Ketika ada pembangunan jalan, kontraktor juga menjadi sasaran. Hal-hal seperti ini tentu sangat mengganggu, mereka menghambat. Padahal masyarakat di Puncak membutuhkan program-program itu dari pemerintah,"

Komitmen Pemerintah Daerah untuk berupaya meningkatkan standar hidup masyarakatnya telah dianggap sebagai sebuah keberhasilan tersendiri bagi Usai Alom. Hal tersebut sekaligus mementahkan pernyataan adanya aksi diskriminasi yabg dilakukan perangkat negara terhadap orang Papua.

"Tidak ada yang terdiskriminasi, pemerintah sudah berupaya maksimal, seharusnya itu bisa kita apresiasi. Bahasa diskiriminasi itu hanya permainan. Saya menebak kalau mereka yang merasa terdiskriminasi adalah kelompok-kelompok kecil bagian dari separatis,"

Klaim tindak kekerasan terhadap orang Papua juga ditegaskan oleh Alom tidak pernah terjadi. Dirinya menolak penggolongan aksi penangkapan sebagai bagian dari kekerasan terhadap Orang Papua. Bahkan Alom menjelaskan justru aksi kekerasan selalu bermula dari adanya pengaruh kelompok separatis.

"Mereka yang ditangkap, itu pasti karena melanggar hukum. Hal-hal semacam itu tentu bukan bagian dari kekerasan, wajar aparat menangkap orang-orang yang mengganggu keamanan. Justru aksi gangguan keamanan itu selalu dimulai oleh kelompok separatis sendiri,"

Alom juga mengatakan bahwa dinamika yang terjadi di Papua tidak akan mengubah status Papua yang sudah menjadi bagian terintegrasi dalam NKRI. Oleh sebab itu pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk tetap tegas melakukan penegakan hukum terhadap kelompok separatis yang berulang kali melakukan aksi melawan hukum.

"Mau seperti apapun Papua adalah NKRI, itu hal yang tidak bisa lagi ditawar. Makanya kami sangat berharap kepada aparat keamanan untuk terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum kepada kelompok separatis,"

0 komentar:

Posting Komentar