Minggu, 27 Februari 2022

Agenda dan Kunjungan Dewan HAM PBB Mulai Diragukan Pengurus Wilayah ULMWP


Dalam kurun waktu singkat terakhir organisasi ULMWP diketahui selalu mengupayakan kabar kunjungan Dewan HAM PBB ke Papua terkait penanganan isu keamanan dan kemanusiaan. (28/2)

Namun aksi dan propaganda tersebut justru mulai diragukan bahkan oleh internal ULMWP di kepengurusan wilayah. Salah satu pengurus ULMWP wilayah Lapago yang menolak diungkap identitasnya justru menyebutkan kemungkinan hadirnya Dewan HAM PBB tidak dapat dipastikan.

"Awalnya kabar kedatangan Dewan HAM sangat kencang, ini adalah kabar menggembirakan. Sampai setiap waktu kami selalu minta update perkembangan ke pengurus pusat. Tapi sudah berapa lama ini terlihat jalan di tempat, dan sekarang kami mulai ragu," ungkapnya.

Dirinya mengkritisi aksi pengurus pusat ULMWP yang seharusnya bisa menahan diri dan berhati-hati dalam melempar bola panas terkait kabar pergerakan pembebasan Papua, jika tidak mau aksinya hanya dianggap sebagai bentuk kebohongan.

"Kemarin mereka di pusat mengatakan akan ada kunjungan tanggal 14 Februari, tapi ternyata sampai sekarang tidak ada. Akhirnya baru mereka mulai cari alasan untuk menutup kebohongan," ujarnya.

Narasumber mengatakan jika saat ini pengurus pusat ULMWP berupaya keras menutup kabar batal hadirnya Dewan HAM PBB. Dirinya juga menolak pernyataan Kristian Griapon yang menyebutkan bahwa mekanisme hadirnya Dewan HAM PBB masih dapat dilakukan berkat prosedur khusus oleh kelompok independen bukan staf PBB.

"Ini jelas tidak mungkin, bagaimana bisa kelompok pelapor khusus yang bahkan tidak mendapat gaji dan bukan merupakan staf PBB bisa masuk kesana hanya untuk menjamin kedatangan Dewan HAM PBB ke Papua. Jangan mempersulit masalah dengan berbohong," katanya.

Dalam penyampaiannya narasumber mengatakan jika pelanggaran HAM tetap harus diselesaikan dan kasus kekerasan tidak boleh menjadi peristiwa yang wajar terjadi. Namun dirinya menegaskan jika perjuangan demi membela hak orang Papua tetap harus dibarengi dengan menjunjung tinggi martabat.

"Kita ini membela hak, mendukung kebebasan. Sehingga cara-cara yang dilakukan harus bermartabat. Orang-orang di pusat harus ingat kalau masih ada kebohongan atau kepentingan sudah pasti perjuangan akan gagal, dan Papua tidak akan pernah merdeka," pungkasnya.

0 komentar:

Posting Komentar