Senin, 14 Februari 2022

TPNPB-OPM Dikecam karena Hambat Perjuangan dan Libatkan Sipil dalam Perang


Aksi ancaman yang diserukan oleh kelompok separatis di wilayah Intan Jaya pimpinan Aibon Kogoya diketahui mendapat kecaman. Klaim Aibon Kogoya terkait perjuangannya justru ditolak karena berpotensi merusak cita-cita merdeka.

"Kami sudah berjuang, bersusah payah melakukan lobi internasional. Tapi ada kelompok yang tidak paham diplomasi berjuang, otak mereka hanya bisa berpikir tentang perang dan membunuh orang," ungkap Panglima Komando West Papua Army (WPA) Mathias Wenda. (15/2)

"Kami dari WPA dan ULMWP sudah berjuang keras menyuarakan isu Papua kepada internasional, bukan sebaliknya. Jadi aksi Aibon itu hanya akan menghambat prosesnya," tambahnya.

Mathias Wenda bahkan menyebutkan jika keberadaan kelompok separatis yang tidak berada dalam garis komandonya tidak berjuang murni untuk memperjuangkan hak orang Papua. Menurutnya aksi yang dilakukan berkaitan erat dengan kepentingan dan nilai uang.

"Perjuangan yang dilakukan anak-anak baru itu tidak untuk membela orang Papua. Ada kepentingan lain, berulang kali kami mendapatkan informasi pasti ada sangkut pautnya ke Pemda, karena ada pembagian dana desa misalnya," sebut Mathias Wenda mengkritik aksi Aibon Kogoya.

Terkait hal tersebut kabar penanganan kelompok separatis di wilayah pegunungan tengah Papua memang kerap melibatkan perangkat daerah. Bahkan sebelumnya pernah ditemukan sejumlah bukti transfer oleh Pemda dan anggota dewan yang masuk ke rekening salah seorang kelompok separatis.

Sedangkan menurut pakar militer dan terorisme, sekaligus tokoh senior Papua, Freddy Numberi dalam sebuah keterangannya pernah menyebutkan bahwa aksi kelompok separatis Papua perlu menjadi perhatian utama karena melibatkan rakyat sipil dalam setiap konfkik yang terjadi. 

"Aksi merugikan tersebut tidak hanya karena keberadaan kelompok separatisnya, melainkan pada upaya dan tekanan yang dilakukan untuk mendesak rakyat sipil agar terlibat dalam konflik yang terjadi,"

Menurutnya kemampuan aparat keamanan TNI-Polri di Papua sangat mumpuni jika hanya sekedar meredam ancaman kelompok separatis. Dirinya juga menyebutkan ada tindakan intimidasi terhadap rakyat Papua dalam setiap pergerakan kelompok separatis.

"Hal yang mudah dilakukan aparat kita, hanya memang kita dibenturkan dengan isu kemanusiaan yang diseret kelompok separatis. Padahal dalam aksinya tidak jarang kelompok ini mengintimidasi rakyat," tambahnya.

Dalam keterangan tersebut Freddy menegaskan jika keterlibatan rakyat sipil dalam konflik bersenjata tidak pernah dibenarkan. Menurutnya rakyat sipil di Papua adalah korban atas konflik yang terjadi karena seharusnya kelompok tersebut tidak bersalah.

"Jangan pernah intimidasi rakyat sipil, jangan bunuh mereka. Mereka adalah pihak yang seharusnya dijamin keselamatannya. Tapi jangan juga memanfaatkan rakyat sipil untuk bersembunyi. Kalau mau perang, sudah ada pihak khusus yang menanganinya," pungkasnya.

0 komentar:

Posting Komentar