Sabtu, 02 April 2022

Pemuda Adat Sesalkan Aksi Demo Tolak DOB Mengatasnamakan Orang Papua, Minta Demo Juga Soal Korupsi Otsus


Papua - Aksi Demo Penolakan pemekaran Daerah Otonomi Baru atau DOB yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan segelintir kelompok masyarakat tertentu pada hari Jumat (1 April 2022), mendapat kritik dari pemuda adat di Jayapura.

Pemuda-pemuda adat yang mengaku generasi penerus bangsa pada sebuah jumpa pers di Sentani, 2 April 2022 menyesalkan aksi demo menolak DOB dan menolak Otsus yang sudah menjadi program pemerintah indonesia kedepannya.

"Mereka yang melakukan demo kemaren, tidak tau malu dan gagal paham soal DOB dan Otsus, seharusnya mereka demo itu tentang Dana Otsus yang dikorupsi oleh elit-elit Papua, bukan menolak Otsus," sesal Sony, salah satu pemuda yang hadir dalam jumpa pers.

Selain Sony, ada Abraham yang merupakan pemuda adat dari Animha mengungkapkan para demonstran itu gagal paham, pasalnya DOB dan Otsus ini sudah menjadi program pemerintah, dan ini ada bukan karena begitu saja, tetapi kita punya orang-orang tua terlebih dahulu telah mengajukan pemekaran wilayah semenjak tahun 2001.

"Jadi, pemekaran wilayah ini memang sudah dinantikan oleh masyarakat Papua, dan keliru kalau saat ini ada yang menolaknya, ini harus dimengerti," ungkapnya.

Lebih lanjut, Abraham menjelaskan kalau pemekaran wilayah sangat bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, adanya pemerataan yang adil, semua masyarakat adat dapat menikmatinya, tidak seperti saat ini yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Dengan adanya pemekaran maka keadilan yang merata akan terwujud, dirinya mencontohkan kelompok masyarakat tertentu saja yang saat ini menguasai Papua, tentu berbeda nantinya karena masing-masing masyarakat adat bisa mengurus wilayah adatnya masing-masing.

Sejalan dengan program pemerintah, Dennis salah satu pemudat dari Saireri yang juga merupakan kelompok peneliti kemajuan Papua, mengatakan kalau bisa masyarakat yang akan berdemo, agar menuntut elit-elit Papua yang selama ini telah menghabiskan uang rakyat alias korupsi dana Otsus.

"Cobalah mereka demo terhadap pelaku korupsi dana Otsus selama ini, jangan berdemo tolak Otsus yang ujung-ujung, mengangkat isu pelanggaran HAM, dan referendum, itu tidak sinkron dengan realita sat ini ," terangnya.

Ingat, Papua sudah sah bagian integral dari NKRI, karena Papua menjadi bagian Indonesia semenjak tanggal 24 Agustus 1928. Belanda memasukan Papua dalam bagian Hindia Belanda, jadi sah dan dikaui oleh PBB bahwa Tanah Papua bagian dari NKRI," tuturnya.

0 komentar:

Posting Komentar