Kamis, 28 April 2022

Penundaan Pemekaran oleh MRP Didasari Kepentingan Politik


Tokoh Papua yang merupakan anggota Komisi I DPR RI menyebut Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak bekerja sesuai fungsi dan justru sedang mencederai undang-undang Otonomi Khusus (Otsus). Menurut Yan P Mandenas hal tersebut diperburuk dengan pernyataan MRP sebelumnya yang diketahui tengah mengupayakan peninjauan ulang terkait pemekaran wilayah di Papua.

“MRP adalah lembaga yang dan bukan merupakan badan yang berdiri sendiri semaunya ketua dan kelompok yang terafiliasi. MRP tidak bisa merekomendasikan penundaan pemekaran karena mereka hanya membawa aspirasi demonstrasi, dimana aspirasi demonstrasi adalah bentuk aspirasi yang didasari dengan kepentingan kelompok tertentu,” ungkap Yan Mandenas. (29/4)

Menurut Yan Mandenas seharusnya MRP sebagai sebuah lembaga harus memposisikan diri sebagai wadah bagi adat, perempuan, dan agama di Papua secara menyeluruh. Sehingga aspirasi demonstrasi yang merupakan aspirasi kelompok tertentu tidak bisa dijadikan alasan kuat untuk menolak pemekaran.

“MRP harus pahami kalau mereka adalah lembaga yang mewadahi adat, perempuan, dan agama. Semuanya harus dihimpun. Sehingga MRP tidak bisa memanfaatkan kelompok tertentu yang sempat melakukan demonstrasi secara sepihak untuk digunakan sebagai alasan dalam menolak pemekaran. Hal seperti ini yang semakin memperlihatkan kalau MRP punya kepentingan lain,”

Yan Mandenas menegaskan bahwa di Papua terdapat 7 wilayah adat yang tidak semua menolak rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran. Disebutkan bahwa wilayah Animha sangat memproritaskan dibentuknya Provinsi Papua Selatan, sama halnya dengan wilayah Tbi, Saireri, dan Meepago.

“Kalau kita bicara Papua secara keseluruhan, banyak yang menginginkan dilakukan pemekaran. Wilayah Animha misalnya, mereka disana sudah sejak lama menantikan Provinsi Papua Selatan, begitu juga dengan Tabi serta Saireri. Termasuk di Wilayah Meepago yang sebagian besar penduduknya menginginkan pemekaran dilakukan,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Yan Mandenas meragukan pernyataan MRP yang disebutkan membawa aspirasi rakyat Papua untuk menolak pemekaran. Menurutnya alasan MRP terkait penolakan pemekaran seperti yang disuarakan oleh kelompok tertentu sangat bersifat politis dan sarat kepentingan.

“Baca dan pahami dengan baik bagaimana penerapan undang-undang otsus yang harusnya menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas MRP. Kalau menolak pemekaran maka siapa yang menolak karena MRP tidak pernah membentuk diskusi untuk membahas ini, aspirasi yang dibawa ke Jakarta itu hanya kepentingan politik,” tutup Yan Mandenas.

0 komentar:

Posting Komentar