Kamis, 21 April 2022

Rencana DOB Papua Dapat Dukungan Kalangan Agamawan


Perkembangan dan perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dibantahkan meski harus menumbuhkan konflik. Menyikapi hak tersebut tokoh agama di Kota Jayapura, Papua, menilai jika sesuatu yang dianggap baru sangat wajar mendapat berbagai tanggapan. Tidak terkecuali pada kasus rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sedang dirancang oleh pemerintah pusat.

Meski gejolak sedang dialami, Pdt Petrus Bonyadone dalam keterangannya menganggap bahwa rencana pembentukan DOB adalah salah satu kehendak Tuhan yang akan dirasakan rakyat Papua dalam menjemput kesejahteraan.

"Apa yang muncul hari ini soal pro dan kontra DOB menurut kami bahwa hal itu adalah sebuah kepastian yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkeinginan bahwa ada pemerataan kesejahteraan di tanah Papua, dan lewat Pemekaran itulah, Tuhan mau masyarakat Papua sejahtera," kata Pdt Petrus Bonyadone. (21/4)

Pdt Petrus berpendapat bahwa pemekaran dapat memangkas rentan kendali di wilayah-wilayah Papua yang sebelumnya jarang tersentuh karena letaknya yang cukup terisolir karena jauh dari akses dan mobilisasi.

"Perlu disadari, kalau ini benar terjadi maka rentan kendali yang selama ini jauh maka bisa menjadi dekat, karena geografis Papua seperti ini. Kalau pemekaran terjadi maka daerah-daerah yang terisolir bisa terbuka, dan saya melihat akan ada konsentrasi dari masing-masing provinsi itu nantinya untuk membangun wilayah adatnya masing-masing," katanya.

Pdt Petrus menerangkan bahwa konsep pemekaran bukan kali pertama terjadi di Papua, sehingga dirinya mengatakan bahwa tidak perlu ada gerakan yang mengumbar kekhawatiran.

"Bukan baru sekarang, jadi sudah sejak dulu dan para pendahulu sudah berfikir akan pemekaran, tentu dilakukan juga dengan kajian yang mendalam. Pendekatan kultur masing-masing wilayah adat sudah ditetapkan oleh pendahulu, tujuh wilayah adat adalah salah satu bentuk pemekaran," jelasnya.

Atas jaminan pemerataan dan kesejahteraan, dirinya mengaku mendukung upaya pemerintah pusat dalam membagi kembali Provinsi Papua dalam beberapa wilayah. Terlebih menurutnya bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi hak dasar sebagai warga negara akan semakin terstandar.

“Semuanya demi orang Papua, makanya kami menghendaki adanya pemekaran, kita melihat dari sisi positifnya. Pendidikan, kesehatan yang masih jauh dari standar semoga akan mudah diatasi, sebab jika pemekaran terjadi maka akan ada pendekatan khusus untuk menyentuh daerah-daerah itu," ucapnya.

0 komentar:

Posting Komentar