Rabu, 27 April 2022

Tokoh Papua Sebut Pemerintah Berhasil Perjuangkan Harapan OAP


Dinamika otonomi khusus (Otsus) dan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) disebutkan salah seorang tokoh Papua bahwa pemerintah memiliki kendali yang baik terhadap Papua. Menurut Agustinus R penerapan otsus dan DOB akan mempermudah pembangunan Papua dan menghempas kesenjangan yang dirasakan masyarakatnya.

“Pemerintah sudah punya kendali yang tepat, Papua sekarang menjadi wilayah yang sangat diperhatikan. Lewat otsus dan DOB itu lah nanti Papua menjadi daerah yang semakin maju. Tentu saja harapannya orang papua tidak lagi merasakan kesenjangan,” ujar Agustinus.

Sebagai seorang tokoh Papua, Agustinus mengungkapkan perasaan bahagianya atas pencapaian yang terjadi di Papua pada saat ini. Dirinya mengatakan merasa cukup beruntung karena bisa menjadi saksi dalam sejarah pembangunan Papua.

Agustinus menambahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berhasil memperjuangkan harapan orang Papua. Menurutnya apa yang diupayakan pemerintah terhadap Papua patut mendapat dukungan dan apresiasi. Selebihnya dirinya berharap jika orang Papua harus mampu memanfaatkan fasilitas yang dihadirkan oleh negara untuk kemajuan Papua.

“Dulu Papua hanya seperti pulau besar yang kosong, kemudian mendekati tahun 2000 mulai berkembang, pembangunan mulai terlihat sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya sekarang kita beruntung segala kemajuan itu bisa dirasakan bahkan hingga di daerah pegunungan. Presiden Jokowi menjawab semua yang orang Papua mau, tinggal sekarang bagaimana kita memanfaatkannya demi kebaikan,” ungkapnya.

Mewakili masyarakat Papua, Agustinus dalam keterangannya mengungkapkan bahwa pihaknya akan selalu mendukung kebijakan pemerintah demi kesejahteraan orang Papua. Terkait aksi penolakan otsus dan DOB, menurutnya hal tersebut adalah aksi sepihak yang dilakukan oleh kelompok minoritas yang tidak bertanggung jawab.

“Sebenarnya semua orang Papua itu mau hidup dalam kemudahan, kalau ada yang mau hidup susah itu tidak mungkin. Semua berharap Papua menjadi wilayah yang maju. Tapi Sebagian dari kami, tidak banyak jumlahnya, mereka punya kepentingan lain sehingga menolak apa yang seharusnya bisa kita syukuri,” tambahnya.

Sementara terkait pemekaran wilayah, Presiden Joko Widodo yang sebelumnya juga telah menerima kunjungan Majelis Rakyat Papua (MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Istana Negara (25/4), diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD bahwa terdapat 354 daerah yang mengajukan permohonan pemekaran.

“Di Papua kita mengabulkan untuk tiga provinsi. Papua Barat justru minta juga agar dimekarkan. Kalau ada yang setuju, tidak setuju ya biasa. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan itu malah 82 persen rakyat Papua itu memang minta pemekaran,” ujar Menko Polhukam, dilansir dalam laman resmi Sekretariat Kabiner Republik Indonesia.

0 komentar:

Posting Komentar