Minggu, 10 April 2022

Tolak DOB, KNPB Berhadapan dengan Hukum


Komite Nasional Papua Barat (KNPB) diketahui tengah mengupayakan segala cara untuk menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Atas aksi tersebut, tokoh pemuda Papua ingatkan jika rencana KNPB berpotensi melanggar hukum/undang-undang jika melawan pemerintah secara sepihak.

Dalam keterangannya Ali Kabiay menampik jika aksi KNPB sebagai bentuk kritik, dirinya lebih menilai jika KNPB telah membentuk simbol perlawanan dan penentangan terhadap negara. Hal tersebut semakin mengerucutkan anggapan KNPB sebagai kelompok pro-separatisme.

“Kita harus bedakan mana kritikan dan mana penentangan, karena kritik itu sifatnya membangun. Sedangkan yang dilakukan KNPB sekarang ini berbeda, mereka sudah menentang negara. Artinya KNPB akan berhadapan dengan hukum,” ungkapnya. (10/4)

Ali Kabiay menegaskan, sebagai bagian dari kelompok separatis, KNPB dalam rekam jejaknya selalu menentang kebijakan pemerintah secara mentah-mentah, meskipun menurutnya kebijakan pemerintah dimaksudkan untuk mendongkrak kesejahteraan orang Papua.

“Kebenaran tidak akan terlihat benar oleh KNPB, mau kebijakan itu se-bagus apa dan se-menguntungkan apa bagi orang Papua, sudah pasti kelompok ini akan menolaknya,” ujarnya.

Dalam penyampaiannya, tokoh pemuda Saireri tersebut memberi alasan soal KNPB yang selalu menentang kebijakan pemerintah. Menurutnya hal yang paling mendasar atas penolakan KNPB adalah kelompok tersebut sudah merasa khawatir jika pergerakannya tidak lagi menarik hati rakyat Papua. Ali menyebutkan jika KNPB mencari keuntungan hanya dengan menjual isu kemanusiaan yang dialami orang Papua.

“Sebenarnya kalau KNPB menolak, artinya kebijakan pemerintah sudah tepat, karena mereka tidak mau Papua menjadi maju dan sejahtera. Sebab kalau semua itu terwujud maka propaganda dan eksistensi gerakan separatisme sudah tidak laku, padahal semua itu adalah bahan jualan mereka,” tambahnya.

0 komentar:

Posting Komentar