Sabtu, 21 Mei 2022

Demo Tolak DOB Penuh Kepentingan, Rakyat Papua Butuh Kesejahteraan


Persoalan penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang ramai terjadi di Papua diketahui bukan merupakan keinginan rakyat, melainkan sebagai upaya yang sengaja dilakukan oleh sejumlah elit politik yang memiliki kepentingan lain. 

Ricky Ham Pagawak yang merupakan Bupati Mamberamo Tengah mengatakan bahwa kepentingan yang diatas namakan rakyat akan memupuskan harapan rakyat di Papua. Sebab pemekaran merupakan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mempermudah aspek pelayanan demi kesejahteraan.

“Mamberamo Tengah itu dulu juga produk pemekaran, hasil dari pemekaran itu yang sekarang kita bisa rasakan. Pelahan-lahan dari sesuatu yang tidak ada sekarang sudah menjadi ada. Aksi penolakan yang terjadi itu sangat berkaitan dengan kepentingan elit di Papua, mereka yang punya kepentingan tertentu justru menjadikan rakyat untuk melawan, padahal rakyat tidak paham,” ungkap RHP. (21/5)

Terkait pro/kontra rencakan pembentukan DOB, menurutnya harus dilakukan audiensi terhadap sejumlah pihak untuk berasma-sama memahami situasi yang tengah dihadapi. Meski demikian, dirinya meminta kepada pihak-pihak yang gencar melakukan penpolakan untuk dapat berkaca dan memahami bahwa pemekaran adalah kepentingan bersama.

“Kita lihat manfaat dan tujuan dilakukan pemekaran, itu dulu yang harus kita pahami. Kalau semuanya sudah satu presepsi maka tidak ada lagi konflik yang terjadi. kita harus bisa duduk bersama membahas apa yang menjadi persoalan. Kita tidak mau Papua ini tiap hari ada kacau (perselisihan),” tambahnya.

Sementara menurut Ketua Asosiasi Forum Bersama Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw, dalam kesempatannya menemui presiden RI Joko Widodo, dirinya berharap untuk segera disahkannya rencana terkait pemekaran di Papua. Menurutnya keinginan terkait pemekaran murni sebagai aspirasi yang muncul dari rakyat di seluruh Papua.

“Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk mengklarifikasi informasi yang simpang siurnya. Jadi pemekaran bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi semua adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan, maupun Tabi, Saireri, juga La Pago, srta Mee Pago,” kata Mathius.

Mathius menjelaskan bahwa aspirasi pemekaran Papua dapat dilihat berdasarkan pada keputusan yang disetujui dari sejumlah wilayah adat di Papua, bukan berdasarkan aksi demonstrasi di jalan. Terkait hal tersebut, menurutnya masyarakat Papua berharap DOB bisa mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

“peran adat sangat penting, beberapa kali kami dari dewan adat sudah membuka forum untuk memutuskan rencana DOB, dan kami sampaikan bahwa seluruhnya mendukung DOB. Sebagai dewan adat, kami memikirkan kebutuhan masyarakat. Jadi demo yang dilakukan itu sebenarnya tidak jelas, terlihat sekali ada unsur kepentingan disana,” ungkap Mathius Awoitauw.

0 komentar:

Posting Komentar