Kamis, 19 Mei 2022

Indikasi Permufakatan Jahat dalam Proses Sidang Victor Yeimo


Sidang lanjutan tersangka kasus kerusuhan di Jayapura pada tahun 2019 yang berujung pembakaran sejumlah fasilitas umum, rumah warga, bahkan konflik horizontal tersebut diketahui kembali ditunda. (18/5)

Kebar penundaan tersebut akhirnya kembali mendapat respon lain dari sejumlah tokoh masyarakat Papua. Agustinus R dalam keterangannya mengatakan jika hukum/perundang-undangan tidak boleh dipermainkan atas kepentingan.

“Stop mempermainkan hukum, Victor Yeimo adalah aktor kerusuhan, juga sebagai tokoh dalam gerakan anti pemerintah. Ketegasan harus dilakukan, jangan pernah memberi celah kepada pelaku kejahatan yang sudah merugikan banyak orang,” ungkapnya. 

Agustinus mengungkapkan bahwa dirinya meragukan alasan sakit yang diderita Victor Yeimo, menurutnya hal tersebut tidak cukup relevan dan cenderung mengada-ada. Bahkan dirinya mengutip pernyataan Lapas Abepura bahwa Victor telah diberikan ruangan khusus untuk mengantisipasi penyakitnya.

“Negara sudah sangat baik bahkan terlalu baik karena masih memikirkan Kesehatan Victor Yeimo, meskipun itu benar atau tidak. Karena alasan sakit itu seperti dibuat-buat untuk mengelabuhi hukum. Padahal Lapas Abe (Abepura) itu sudah kasih tempat khusus,” ujarnya.

Agustinus turut menegaskan terhadap Victor Yeimo, dan sejumlah perangkat serta pihak yang dianggapnya tengah mempermainkan hukum hanya untuk membela pelakuk kejahatan, bahwa tindakan semacam itu adalah bentuk permufakatan jahat yang ditujukan untuk melawan hukum.

“Kalau memang seperti itu faktanya berarti ada pihak-pihak yang sengaja mempermainkan hukum, tindakan seperti ini tentu sudah melanggar hukum lagi. Jangan ada yang sengaja membela pelaku kejahatan, atau bahkan membenarkan pelaku tersebut,” tegasnya.

Ditambahkan, bahwa tujuan proses hukum terhadap seseorang adalah untuk menciptakan efek jera sehingga pelaku menyesali perbuatannya dan tidak akan pernah mengulanginya. Upaya menjadikan Victor Yeimo untuk dijatuhi hukuman sebatas tahanan kota dinilai Agustinus sebagai solusi yang sangat tidak tepat.

“Memang negara sudah menjamin terkait mekanisme tahanan kota, namun yang perlu menjadi pertimbangan adalah putusan seperti itu apakah nanti bisa membuat pelaku menjadi jera? Kita harus lihat siapa pelaku dan apa yang telah dilakukannya. Negara harus tegas dan tidak boleh memelihara bibit konflik di Papua,” tandasnya.

0 komentar:

Posting Komentar