Rabu, 04 Mei 2022

Masyarakat Adat Tabi Deklarasikan Dukungan Terhadap Pemerintah Canangkan DOB Papua


Rencana pemerintah pusat dalam membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua mendapat dukungan dari masyarakat adat wilayah Tabi yang tergabung dari Kabupaten Sarmi, Keerom, Mamberamo Raya, Jayapura, dan Kota Jayapura. (4/5)

Pada kesempatan tersebut salah seorang tokoh masyarakat adat Tabi Pdt. Albert Yoku turut mendeklarasikan pernyataan sikap terkait dukungan terhadap pemekaran provinsi. Dirinya menolak segala bentuk aksi yang menghambat proses kemajuan di Papua.

“Kami deklarasikan dukungan terhadap pemekaran Papua yang sudah direncakan pemerintah, dengan deklarasi yang kami sampaikan juga turut menolak segala bentuk aksi yang menghambat kemajuan Papua,” ungkap Albert Yoku. (4/5)

Deklarasi tersebut disaksikan langsung oleh perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), Ketua Dewan Adat Suku (DAS), Tokoh Agama, Pemuda, Perempuan. Pihaknya menambahkan bawha pemerintah telah melakukan kajian mendalam dalam memutuskan dicanangkannya pemekaran di Papua, menurutnya pemekaran adalah jawaban atas aspirasi yang diinginkan oleh rakyat Papua sendiri.

“Mulai dari otsus (otonomi khusus) sampai dengan pemekaran, itu adalah cara pemerintah untuk mewujudkan apa yang selama ini orang Papua mau. Sudah pasti ini adalah bentuk keberpihakan terhadap orang Papua, sehingga sudah sepantasnya kita mendukung,” ujarnya.

Albert Yoku menambahkan bahwa upaya dilakuakn pemekaran di Papua dapat mempercepat proses pembangunan yang disebutkan akan memberi dampak pada kesejahteraan rakyat.

“Kita inginkan bersama Papua menjadi sejahtera, pembangunan merata, dan pemekaran ini menjadi berkat yang sebentar lagi kita akan terima. Pemekaran sebagai solusi yang baik untuk mendorong kemajuan bagi Papua,” katanya.

Deklarasi Masyarakat Adat Tabi terkait dukungan terhadap pemerintah dalam proses pembangunan di Papua.

  1. Mendukung Penuh Pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke IV di Provinsi Papua Dengan Tuan Rumah Wilayah Adat Tabi.
  2. Mendukung Keputusan Pemerintah Tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah di Provinsi Papua.
  3. Meminta Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat Untuk Mengangkat Karateker Bupati atau Walikota Dari Anak-anak Suku Wilayah Adat Masing-masing di 4 Kabupaten dan 1 Kota Harus Orang Tabi.

0 komentar:

Posting Komentar