Sabtu, 28 Mei 2022

Penolakan DOB Dianggap Berkaitan dengan Kepentingan Elit Lokal


Sejumlah pengamat nasional menilai upaya pemerintah untuk menyegerakan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran di Papua berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Karyono Wibowo hal tersebut seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan apalagi mengundang konflik yang berkepangan.

“Sebenarnya tujuan dari pemekaran itu untuk membuat masyarakat disana semakin sejahtera, cukup sampai sini pembahasannya. Jadi apa yang menjadi persoalan? Makanya sudah selayaknya kebijakan seperti ini mendapat dukungan, bukan justru mengundang perselisihan,” ungkap Karyono. (28/5)

Meskipun diperuntukkan demi kesejahteraan Karyono tidak menampik terkait rencana yang masih menjadi polemik. Dirinya menjelaskan terhambatnya proses kemajuan di Papua justru dilakukan oleh kelompok elit lokal yang memiliki kepentingan dan keuntungan tersendiri.

“Selama ini mereka menikmati status sebagai raja-raja kecil yang mendapatkan nilai keuntungan, bahkan fasilitas. Mereka menikmati benefit baik secara materi maupun politik. Jadi elit lokal ini yang tidak ingin ada pemekaran. Analoginya selama ini dia menikmati 'kue' yang besar, lalu ketika dimekarkan mereka khawatir karena kuenya makin kecil,” ungkapnya.

Terkait dinamika pemekaran tersebut, menurut pengamat terorisme Stanislaus Riyanta, menurutnya keberhasilan dalam rencana pemekaran akan mengancam ruang gerak kelompok separatis. Stanislaus meyakinkan bahwa kemajuan atas pemekaran akan membuat ideologi separatisme tidak lagi dianggap.

"Dengan demikian akan ada peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat sejahtera dan kualitasnya meningkat maka mereka akan semakin percaya dengan negara, dengan pemerintah. Ketika ruang kepercayaan kepada pemerintah semakin tinggi, maka ruang untuk percaya kepada kelompok separatis semakin kecil," jelasnya.

Stanislaus menuturkan, untuk menyelesaikan polemik soal pemekaran di Papua, maka pemerintah pusat Bersama pemerintah daerah harus harus bersinergi untuk berdialog dengan masyarakat setempat.

"Perlu adanya dialog. Orang Papua diajak dialog, pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah. Sebab bagaimana pun pemerintah daerah adalah perwakilan pemerintah yang di pusat. Pemberian pemahaman dengan kultur lokal sangat diperlukan,” ujarnya.

0 komentar:

Posting Komentar