Sabtu, 07 Mei 2022

Tokoh Adat Tolak Aksi Demo PRP & KNPB, “Kami Mendukung Upaya Tegas Aparat Keamanan”


Upaya penggagalan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diketahui tengah dilakukan oleh kelompok terafiliasi gerakan separatis ditanggapi Ondofolo Besar Wilayah Adat Tabi. Yanto Eluay menegaskan bahwa program pro-rakyat tersebut seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.

“Tidak ada yang perlu dipermasalahkan, kami orang-orang tua Wilayah Adat Tabi sudah sepakat dan setuju pelaksanaan otsus (otonomi khusus) dan DOB, itu semua sudah kami pikirkan demi kesejahteraan orang Papua,” ungkap Yanto Eluay ditemui. (8/5)

Menurutnya aksi yang dilatar belakangi oleh kepentingan kelompok anti-pemerintah sudah sepantasnya dicegah karena telah nyata mengancam situasi keamanan. Dirinya merespon bahwa seruan aksi yang dilakukan oleh organisasi Petisi Rakyat Papua (PRP) akan menimbulkan ketidak nyamanan.

“Aksi-aksi seperti itu tidak perlu dilakukan, ajakan demo yang dilakukan PRP itu akan menimbulkan seluruh masyarakat menjadi tidak nyaman dalam beraktivitas. Terutaman di Wilayah Adat Tabi, di Kabupaten dan Kota Jayapura aktivitas masyarakat sudah pasti terganggu, bahkan ada rasa takut yang akan dialami,” tambahnya.

Sebagai salah seorang tokoh adat, Yanto menegaskan bahwa pihaknya turut bertanggung jawab atas situasi keamanan di wilayahnya. Terkait hal tersebut, dirinya tegas menolak segala bentuk aksi provokasi dan demonstrasi di jalan-jalan.

“Selain aparat keamanan yang sudah ditugaskan oleh negara, kami sebagai tokoh adat juga turut bertanggung jawab menjaga situasi kamtibmas. Untuk itu kami juga tegas menolak segala bentuk demo yang menimbulkan permasalahan di wilayah adat kami,” ujar Yanto Eluay.

Catatan kelam demo penolakan Otsus dan DOB yang diketahui selalu diinisiasi oleh organisasi separatis seperti KNPB dan PRP, selalu menimbulkan konflik dan permasalahan. Terakhir aksi serupa yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua, (15/3) telah berakhir ricuh bahkan diwarnai dengan aksi pembakaran ruko serta penganiayaan terhadap warga sipil.

0 komentar:

Posting Komentar