Kamis, 30 Juni 2022

Bupati Puncak: Pemekaran Membawa Perubahan dan Kesejahteraan


Aspirasi dan keinginan rakyat Papua akan kesejahteraan diketahui telah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, hal tersebut dijabarkan oleh Bupati Puncak Willem Wandik yang juga menyerukan dukungannya terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran provinsi. (30/6)

“Saya bersyukur apa yang orang Papua minta mulai diapresiasi oleh pemerintah, lewat pemekaran itu artinya pemerintah sudah memberikan perhatian lebih kepada orang Papua, semua demi kesejahteraan orang Papua sendiri,” ungkap Willem Wandik.

Wandik menegaskan bahwa berbagai pertimbangan terkait latar belakang kondisi di Papua yang akhirnya mendorong pemerintah. Dirinya menjelaskan bahwa memang Papua sangat layak mendapat kebijakan khusus untuk mendorong percepatan pembangunan terutama di wilayah pegunungan.

“Saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa membangun Papua, ada keistimewaan yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Memang kondisi dan latar belakang Papua yang masih membutuhkan pembangunan terutama di wilayah pegunungan,” katanya.

Lewat rencana pemekaran, Willem Wandik menyebutkan bahwa hal yang paling dapat dirasakan adalah ketika para pemangku kebijakan (Bupati/dsb) dapat melakukan koordinasi dengan lebih mudah sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

“Yang pertama bisa dirasakan tentu kemudahan bagi para kepala daerah untuk bisa berkoordinasi dengan lebih mudah. Kalau kemarin kita harus memikirkan banyak kabupaten dalam satu provinsi, sekarang tinggal empat atau lima kabupaten saja. Tentu harapannya untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurut Willem Wandik pemekaran akan membawa dampak yang baik, sebab pembaharuan yang didasari atas misi penuntasan kesenjangan disebutkannya akan semakin mempermudah kehidupan orang Papua. Dirinya juga menjelaskan bahwa pemekaran yang telah direncakan sudah disesuaikan dengan karakteristik masyarakat pada masing-masing wilayah.

“Ada banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa dilakukan setelah pemekaran nantinya, karena kita sendiri yang akan menyesuaikan program dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan juga tidak akan lagi bertabrakan seperti yang lalu-lalu, karena pemekaran utamanya untuk menuntaskan kesenjangan,” ujar Wandik.

0 komentar:

Posting Komentar