Rabu, 22 Juni 2022

Mengapa Papua Harus Dimekarkan?


Kepentingan masyarakat umum di Papua dianggap masih belum sepenuhnya tercukupi, hal tersebut yang mendorong Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Sebagai orang Papua, sudah pasti kami mendukung pemekaran segera dilakukan. Kalau kita melihat persoalan maka pemekaran menjadi jawaban atas apa yang lama dialami orang Papua. Pemekaran menjanjikan Papua menjadi lebih maju,” ujar Ayub. (23/6)

Sejak dimekarkan terakhir kalinya pada tahun 2003, Papua dan Papua Barat menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama Papua Barat sebagai anak provinsi dinilai berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini telah memberikan ketersediaan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakatnya.

“Masa 2003 Papua Barat menjadi provinsi baru, sekarang bisa kita lihat bagaimana perkembangan yang terjadi, orang-orang di Manokwari, Sorong, Fak-fak tidak lagi bergantung dengan yang di Jayapura. Lewat pemekaran maka pembangunan akan dilakukan, karena itu sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan,” tambahnya.

Ayub Faidiban menegaskan bahwa tidak perlu ada gejolak dan perdebatan dalam masyarakat untuk menolak pembentukan provinsi baru. Menurutnya tujuan dari pemekaran adalah demi kepentingan Bersama, dan demi kemajuan serta kesejahteraan Papua.

“Tidak baik juga secara sepihak menolak pemekaran, padahal pemekaran akan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Jangan kepentingan malah merusak kesejahteraan dan kemajuan yang sudah dinantikan. Marilah kita bersatu, mendukung apa yang menjadi program pemerintah,” tegasnya.

Sementara Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan maksud pemerintah merancang Papua dalam beberapa provinsi baru. Disampaikan Tito bahwa fokus terpenting adalah untuk memperpendek rentang kendali yang menjadi hambatan bagi perkembangan suatu daerah.

"Pemekaran ini akan dapat mempercepat pembangunan. Kenapa? Satu, birokrasi pendek. Orang dari Asmat harus ngurus SMA, guru ngurus, harus ke Jayapura, biayanya berapa? Dari Boven Digoel harus ke Jayapura, jauh. Dari Paniai, Intan Jaya, harus ke Jayapura semua," ujar Tito.

Tito menjelaskan, dengan adanya penataan ulang birokrasi di Papua, maka pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat. Kemudian, reforma birokrasi dilakukan agar pelayanan publik menjadi lebih baik ke depannya.

"Ditambah kita tahu geografi Papua ini luas sekali ya, 3 kali Pulau Jawa. Dan medannya berat, hutan gunung. Ketersebaran masyarakat tinggi sekali. Karena itu, percepatan pembangunan ini salah satunya kuncinya adalah melakukan pemekaran," tuturnya.

0 komentar:

Posting Komentar