Kamis, 02 Juni 2022

Papua Lebih Baik Dibangun Pusat. Tokoh Papua Jabarkan Aksi Demo Ilegal Menyangkut Gerakan Separatisme


Pemekaran Privinsi atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dianggap sebagai upaya yang sangat tepat untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat pembangunan di Papua. Sebab berdasarkan fakta terkait kondisi yang terjadi, Papua masih dianggap minim infrastruktur, terkendalanya aksesbilitas, bahkan tingkat sumber daya manusia yang masih sangat terbatas.

Kondisi yang miris tersebut semakin diperparah dengan hadirnya kelompok-kelompok tertentu yang dinilai memiliki kepentingan lain, sehingga harus mengesampingkan tujuan utama dalam penuntasan permasalahan di Papua.

“Padahal Papua ini tertinggal, semuanya masih sangat terbatas, hanya saja memang ada kelompok yang memanfaatkan kondisi-kondisi seperti itu, maka terjadilah upaya penolakan pemekaran. Mereka menyingkirkan kebutuhan yang harusnya didapat orang Papua, hanya untuk memenuhi nafsu pribadi,” ujar salah seorang tokoh senior Papua, Franz Korwa. (2/6)

Korwa menambahkan upaya penolakan bahkan muncul dari seorang Gubernur Lukas Enembe dan sejumlah tokoh politik di DPRD dan MRP. Dirinya merasa heran dengan pernyataan Gubernur terkait penolakan pemekaran, padahal pemerintah daerah seharusnya berfungsi sebagai pelayan terhadap rakyat.

“Siapa yang tidak heran dengan Gubernur, seharusnya dia sadar kalau jabatannya untuk memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat di Papua. Tentang apa yang menjadi kekurangan rakyat Papua, itulah yang diselesaikan oleh Gubernur. Sekarang muncul pemekaran, maka seharusnya didukung, bukan sebaliknya,” tambahnya.

Korwa turut menyindir kinerja Lukas Enembe, dirinya menilai seharusnya tugas pemerintah daerah sudah sangat enak bahkan terkesan “tidak kerja pun, tidak apa-apa”. Korwa menyebutkan lebih baik Lukas Enembe untuk diam dan fokus dalam penyembuhan penyakitnya.

“Saya mendengar kalau Lukas Enembe punya Riwayat penyakit, atau seharusnya dia diam saja tidak usah ikut bersuara dalam kasus pemekaran sekarang ini. Karena pernyataannya justru keliru dan memicu polemik baru,”

 “Papua kalau mau dilihat dengan mata, itu pusat yang membangun, bukan Gubernur. Sebenarnya tinggal duduk diam saja pasti semua akan berjalan dengan baik, seperti kasus stadion di Kampung Harapan, Jayapura, Pemerintah yang membangun tapi dia yang minta untuk dijadikan sebagai nama stadionnya. jadi lebih baik tidak perlu lagi bicara sembarang,” ungkap Korwa.

Franz Korwa menyebutkan polemik yang sengaja diciptakan oleh kelompok tidak bertanggung jawab terkait penolakan terhadap pemekaran provinsi sudah sangat merugikan. Hal tersebut dikatakannya melihat kelompok mahasiswa dan para pemuda adalah korban yang harus menanggung resikonya.

“Besok ada aksi terkait penolakan lagi, kalau kita lihat bagaimana perkembangan kasusnya, maka mahasiswa dan para pemuda yang tidak tahu masalah ini adalah korban dari para elit. Mereka dijadikan alat untuk menyarakan kepentingan kaum elit,” ujarnya.

Sebab menurut Korwa, aksi demonstrasi yang sudah direncanakan oleh mahasiswa dan para pemuda tersebut tidak hanya berkaitan dengan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua. melainkan sudah mengarah pada aksi makar dalam kaitannya gerakan separatis kemerdekaan Papua.

“Kita juga mengenal bagaimana aksi yang terjadi sebelumnya telah berjalan, bahkan disuarakan oleh mahasiswa dan pemuda terkait gerakan kemerdekaan. Selain ini ilegal, artinya penolakan terkait DOB bukan satu-satunya aspirasi yang dibawa, lebih dari itu mungkin mereka yang melakukan demo juga bagian dari gerakan separatis,” tandasnya.

0 komentar:

Posting Komentar