Sabtu, 18 Juni 2022

Pegiat HAM Papua Soroti Aksi Pembunuhan Anggota Brimob di Wamena


Aksi kekerasan yang berujung perampasan dan pembunuhan terhadap salah seorang aparat keamanan di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya pada (18/6) mendapat kecaman dari pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Papua.

Fritz Ramandey dalam keterangannya menyebutkan bahwa aksi pembunuhan terhadap Bripda Diego Rumaropen anggota Brimob Yon D Wamena adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan.

“Tidak ada yang bisa membenarkan aksi seperti itu, mau korbannya dari pihak aparat ataupun warga sipil biasa, aksi pebunuhan adalah tindakan yang biadab dan tidak manusiawi,” ungkap Fritz. (19/6)

Fritz Ramandey juga menolak anggapan bahwa aksi pembunuhan tidak bisa dikaitkan dengan hukum sebab/akibat. Menurutnya tindakan pelaku yang dengan sadar telah menghabisi nyawa Bripda Diego Rumaropen merupakan bentuk kejahatan murni.

“Kalau ada yang memberi anggapan bahwa pembunuhan berkaitan dengan konflik yang banyak dibicarakan soal Papua, itu tidak benar. Kasus ini berdiri sendiri, jangan dikaitkan dengan peristiwa yang lain, yang pasti tindakan pelaku murni sebagai kejahatan,” tambahnya.

Sementara Direktur Eksekutif (Pembela HAM), Theo Hesegem menyebutkan bahwa seluruh tindak-tanduk yang dilakukan oleh seseorang sudah terikat dengan hukum, oleh sebab itu dirinya mendesak agar pelaku segera diungkap untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Mau atau tidak mau, kita yang sudah terikat dengan hukum harus bertanggung jawab dengan setiap apa yang kita lakukan. Kepolisian dapat segera mengungkap pelakunya untuk segera diproses, ketegasan harus dilakukan untuk memberi efek jera dan pembelajaran bagi seluruhnya,” ungkapnya.

Theo juga mendesak kepada pelaku yang telah merampas dua buah senjata yang sebelumnya dibawa oleh korban agar dapat segera dikembalikan. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada hak bagi warga sipil untuk dapat memiliki senjata api.

“apabila senjata yang dimaksud dengan sengaja disimpan, segera dikembalikan kepada pihak yang berwajib. Tidak ada hak bagi warga sipil untuk memiliki senjata api, jika tidak maka hukum kembali berlaku,” ungkap Theo.

0 komentar:

Posting Komentar