Minggu, 12 Juni 2022

Sempat Tolak Pemekaran, KPK Tetapkan Ricky Ham Pagawak Sebagai Tersangka Suap


Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran Papua bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun upaya tersebut terhalang kepentingan elit di Papua yang dianalogikannya sebagai “raja-raja kecil”.

Menurut Karyono para elit yang memiliki kedudukan tersebut telah merasakan berbagai fasilitas dan kenikmatan atas fasilitas yang disediakan oleh negara. Oleh sebab itu dirinya meyakini jika pemekaran dianggap sebagai ancaman yang akan meruntuhkan kekuasaan para elit.

“Jika Papua ini dimekarkan menjadi daerah yang lebih kecil lagi, ada faktor pendapatan dari para elit yang berkurang. Mereka tidak rela kalau kue besar dimakannya habis sendiri, sekarang harus dibagi menjadi beberapa. Praktis tidak ada lagi jatah kue besar,” ujar Karyono.

Pernyataan Karyono tersebut diketahui mulai terjawab ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menetapkan Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka atas dugaan kasus suap dan gratifikasi senilai 10 milyar rupiah. KPK melalui Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan, Ali Fikri, mengumumkan bahwa saat ini KPK sedang melaksanakan penyidikan terkait perkara di Pemkab Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, tersebut.

"Setelah mengumpulkan berbagai bahan keterangan dan kemudian KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, maka saat ini telah meningkatkan ke proses penyidikan," ujar Ali.

Terkait hal tersebut aliansi masyarakat peduli RHP menyebutkan akan memberi keleluasaan kepada aparat untuk melakukan proses penegakan hukum terkait kasus tersebut. Menurut koordinator Yulius Pagawak, upaya KPK menetapkan RHP sebagai tersangka adalah bentuk kepedulian yang nyata terhadap RHP dan seluruh orang Papua.

“Bentuk kepedulian yang nayata itu adalah dengan tetap menjalankan proses hukum terhadap siapapun yang melanggarnya, termasuk kepada RHP sendiri. Apa yang dilakukan KPK adalah bentuk kepedulian yang nyata untuk masa depan Papua yang lebih baik. Supaya kita tidak membenarkan aksi-aksi korupsi,” ujarnya.

Yulius menyebutkan jika RHP yang merupakan kepala daerah seharusnya mampu menjaga janjinya atas kepercayaan rakyat yang sudah memilihnya. Namun aksinya secara diam-diam bermain dengan jabatan dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi adalah salah satu bentuk pengingkaran janji.

“RHP harus mempu bertanggung jawab kepada rakyat yang sudah memilihnya dalam pemilu. Bahkan RHP juga telah berjanji melalui kampanye-kampanyenya dulu. Namun ternyata aksinya bermain dengan uang adalah salah satu contoh jika RHP sudah mengingkari janjinya. Artinya rakyat Papua sedang dibohongi,” pungkasnya.

0 komentar:

Posting Komentar