Selasa, 19 Juli 2022

Pasca Pembantaian di Nduga, Komnas HAM Papua Ungkap Fakta Transaksi Senjata Ilegal


Penyerangan yang dilakukan kelompok separatis di Kabupaten Nduga hingga menelan 10 orang korban tewas menjadi sorotan tajam publik. Mengingat peristiwa niradab tersebut dilakukan dengan cara yang sangat brutal terlebih menyasar korban yang merupakan warga sipil.

Menurut Fritz Ramandey sebagai tokoh HAM di Papua, dirinya mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dimaafkan dan hanya akan memperpanjang rentetan aksi pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Papua.

“Kita sangat terpukul setelah mendengar ada 12 korban, bahkan 10 diantaranya sampai harus meninggal dunia. Pembantaian adalah perilaku yang biadab dan tidak bisa dibenarkan. Kedamaian di Tanah Papua yang seharusnya bisa sama-sama kita jaga justru kembali dikotori dengan peristiwa kemarin,” kata Fritz Ramandey. (19/7)

Fritz Ramandey juga mengungkapkan fakta terkait terus maraknya aksi terorisme di Papua, menurutnya penyalah gunaan dana desa kerap menjadi persoalan sebab tidak jarang uang negara tersebut digunakan untuk membeli senjata dan amunisi ilegal.

“Berdasarkan kasus yang pernah kita dalami, pengawasan terhadap dana desa memang sudah menjadi persoalan tersendiri. Banyak yang tidak tepat sasaran, termasuk untuk membeli senjata api dan amunisi ilegal,” ujarnya.

Fritz menjelaskan bahwa sejak bergulirnya program dana desa, intensitas pembelian senjata dan amunisi ilegal di Papua mengalami peningkatan. Dirinya turut menyebut terdapat 3 kabupaten di Papua yang ramai digunakan sebagai jalur transaksinya.

“Laporan yang kami terima memang seperti itu, sejak dana desa ada justru pembelian senjata dan amunisi ilegal malah meningkat. Bahkan ada campur tangan mantan DPR, pengusaha, dan lain-lain. Wilayah yang paling sering digunakan untuk bertransaksi ada diseputaran Nabire, Paniai, Intan Jaya,” sebut Fritz.

Ia juga menyampaikan laporan yang pernah diterimanya dari beberapa kepala kampung, bahwa tidak sedikit para kepala kampung yang terpaksa memberikan sejumlah uang dari dana desa kepada kelompok separatis dengan cara sampai mendapat ancaman atau bahkan secara suka rela.

“Beberapa Kepala Kampung memang sudah pernah melaporkan kasus ini, ada yang sampai mendapat ancaman pembunuhan dari kelompok separatis agar diberikan jatah (dana desa). Namun yang menjadi catatan adalah pemberian yang sengaja dilakukan karena Kepala Kampung turut terindikasi sebagai jaringannya,” tambah Fritz.

0 komentar:

Posting Komentar