Kamis, 14 Juli 2022

PRP Dibantah Soal Pemekaran Tidak Libatkan Orang Papua


Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang telah disahkan oleh pemerintah sejak 30 Juni 2022 lalu disebut-sebut hadir karena munculnya aspirasi dan permintaan dari masyarakat di Papua.

Hal tersebut disampaikan salah seorang tokoh Papua, Agustinus R yang menyanggah pernyataan kelompok Petisi Rakyat Papua (PRP) terkait pemekaran yang dianggap tidak melibatkan orang Papua. (15/7)

"Tidak mungkin pemekaran dilakukan tanpa ada permintaan. Pemekaran adalah aspirasi yang dikabulkan. Jadi kalau ada pernyataan pemekaran yang tidak melibatkan orang Papua itu bohong," ujar Agustinus.

Agustinus menegaskan bahwa jika pemerintah tidak melibatkan kelompok-kelompok yang berupaya melawan kedaulatan negara adalah hal yang tepat. Sebab keterlibatan kelompok anti-pemerintah dinilai hanya akan menghambat proses pembangunan di Papua. Dirinya juga mengatakan bahwa kedua golongan tersebut tidak bisa disamakan.

"Kalau yang tidak dilibatkan itu kelompok yang bertentangan dengan negara mungkin itu benar, karena hanya akan menghambat. Jadi orang Papua secara umum tidak bisa disandingkan dengan kelompok anti-pemerintah, ini adalah dua golongan yang berbeda," ujarnya.

Sebagai tokoh senior, Agustinus yang mengaku sebagai saksi atas pertumbuhan Papua mengungkapkan rasa syukurnya atas situasi yang saat ini terjadi. Meski dikatakan belum optimal namun pembangunan telah dirasa semakin mempermudah kehidupan orang Papua.

"40 tahun lalu tentu berbeda dengan 20 tahun lalu, dan saat ini pun berbeda lagi keadaannya. Selama masa pertumbuhan Papua, ada hal yang perlu disyukuri saat ini. Pembangunan sudah semakin mempermudah kehidupan orang Papua," ungkap Agustinus.

Sehingga menurut Agustinus, pemekaran atau DOB harus mendapat apresiasi dan dukungan dari seluruh pihak karena tujuannya untuk menunjang kesejahteraan bagi rakyat di Papua.

0 komentar:

Posting Komentar